Perdana Menteri Latvia, Evika Silina, secara resmi memberhentikan Menteri Pertahanan Andris Spruds dari jabatannya pada Minggu, 10 Mei 2026. Keputusan tegas ini diambil menyusul insiden jatuhnya drone milik Ukraina yang secara tidak sengaja menghantam fasilitas penyimpanan minyak di wilayah Latvia.
Peristiwa tersebut menjadi sorotan tajam karena Latvia merupakan salah satu anggota aliansi NATO di kawasan Baltik. PM Silina menyatakan bahwa insiden tersebut telah meruntuhkan kepercayaan pemerintah maupun masyarakat terhadap kepemimpinan Spruds di sektor pertahanan.
Alasan Pemecatan dan Kegagalan Keamanan Udara
Melalui pernyataan resminya di media sosial X, PM Silina menegaskan bahwa sektor pertahanan Latvia memerlukan kepemimpinan yang jauh lebih profesional di masa depan. Ia mengaku telah menyampaikan keputusan tersebut kepada menteri terkait serta para mitra koalisi pemerintah.
Menurut Silina, serangan drone yang terjadi pekan ini membuktikan bahwa kepemimpinan politik di kementerian pertahanan gagal mewujudkan janji perlindungan wilayah udara. Hal ini dianggap sebagai kelalaian serius mengingat sektor tersebut telah menerima dukungan anggaran yang sangat besar.
Berikut adalah poin-poin utama yang melatarbelakangi keputusan PM Latvia tersebut:
- Kegagalan Keamanan Udara: Ketidakmampuan sistem pertahanan dalam mencegah drone asing memasuki dan menyerang infrastruktur strategis di dalam negeri.
- Alokasi Anggaran: Publik telah memberikan dukungan dana pertahanan hingga hampir 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah negara tersebut.
- Kebutuhan Profesionalisme: PM Silina menilai posisi Menhan harus diisi oleh sosok dengan latar belakang militer yang kuat guna menjamin hasil kerja yang nyata.
Penunjukan Menhan Baru dan Respons Andris Spruds
Sebagai langkah cepat untuk mengisi kekosongan jabatan, PM Silina menunjuk Kolonel Raivis Melnis untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan yang baru. Kolonel Melnis dilaporkan telah menerima tawaran tersebut untuk membawa pendekatan baru yang lebih taktis di kementerian.
Di sisi lain, Andris Spruds memberikan pembelaan dan mengklaim bahwa dirinya telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebelum pengumuman tersebut dibuat. Ia menuding PM Silina bertindak terburu-buru demi kepentingan politik semata.
Spruds juga melontarkan kritik keras dengan menyebut perdana menteri telah berbohong mengenai prosedur pemberitahuan pengunduran dirinya. Ia menegaskan bahwa PM Silina tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan dirinya maupun Partai Progresif sebelum mengumumkan pemecatan tersebut kepada publik.
Konflik internal di pemerintahan Latvia ini terjadi di tengah ketegangan keamanan yang meningkat di wilayah Baltik. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi pertahanan Latvia sebagai garda terdepan NATO di Eropa Timur.
