Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali membongkar dugaan praktik curang yang terjadi di lingkungan kementeriannya. Kali ini, fokus pemeriksaan tertuju pada program hilirisasi pembibitan kelapa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Penyimpangan ini diduga melibatkan nilai proyek yang cukup besar, yakni mencapai Rp3,3 miliar. Temuan tersebut mengemuka setelah adanya laporan mengenai ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi nyata di lapangan.
Temuan Inspeksi Mendadak di Berbagai Wilayah
Berdasarkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukan oleh tim Kementerian Pertanian, ditemukan adanya selisih yang signifikan pada distribusi benih. Dugaan permainan ini mencakup wilayah Banten, Jawa Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, hingga Indragiri Hilir di Riau.
Ketidaksesuaian ini terlihat dari jumlah benih kelapa yang tercantum dalam surat perintah dibandingkan dengan realisasi fisiknya. Mentan Amran menegaskan bahwa praktik semacam ini merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi.
Berikut adalah pernyataan tegas Menteri Pertanian terkait temuan masalah benih tersebut:
- Pemeriksaan langsung di lapangan membuktikan bahwa jumlah tanaman yang tersedia tidak mencukupi target yang ditetapkan.
- Persoalan benih adalah masalah krusial karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh petani saat masa panen tiba.
- Pihak-pihak terkait dilarang keras bermain-main dengan proyek ini karena menyangkut hajat hidup dan nasib para petani.
- Jika kualitas atau jumlah benih bermasalah sejak awal, maka seluruh siklus hasil tanam petani dipastikan akan terganggu.
Penjelasan tersebut disampaikan oleh Amran Sulaiman dalam agenda taklimat media yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Ia menekankan bahwa pengawasan akan terus diperketat agar bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Rincian Kekurangan Benih dan Kerugian Negara
Praktik manipulasi proyek ini didasarkan pada alokasi anggaran tahun 2025 yang seharusnya digunakan untuk penguatan sektor agrikultur. Potensi kekurangan bantuan bibit kelapa ini secara total mencapai angka 136.795 batang di seluruh lokasi terdampak.
Ketidaksesuaian ini tidak hanya berupa fisik tanaman, tetapi juga mencerminkan nilai kerugian finansial yang cukup besar bagi tiap daerah. Pihak kementerian mencatat bahwa setiap wilayah memiliki besaran kerugian yang bervariasi sesuai dengan luas cakupan proyeknya.
Data rincian kekurangan bibit kelapa di tiap provinsi adalah sebagai berikut:
| Wilayah Distribusi | Kekurangan Benih (Batang) | Estimasi Nilai Kerugian (Rupiah) |
|---|---|---|
| Provinsi Banten | 44.654 batang | Rp799.000.000 |
| Sulawesi Utara | 20.518 batang | Rp976.000.000 |
| Jawa Barat | 38.654 batang | Rp771.000.000 |
| Indragiri Hilir (Riau) | 31.920 batang | Rp718.000.000 |
| Provinsi Gorontalo | 1.049 batang | Rp51.000.000 |
Tabel di atas menunjukkan sebaran ketimpangan antara anggaran yang dikucurkan dengan realitas bibit yang diterima petani. Provinsi Sulawesi Utara mencatatkan nilai kerugian tertinggi meskipun jumlah batangnya bukan yang paling banyak di antara wilayah lain.
Langkah Tegas dan Upaya Pembersihan Internal
Upaya Mentan Amran dalam membersihkan sektor pertanian dari praktik korupsi ini bukan pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya, ia juga mengklaim telah memberhentikan oknum bawahannya yang terbukti melakukan rekayasa dalam tender proyek.
Ketegasan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab kementerian dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Amran berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan proyek-proyek strategis agar tidak ada lagi celah bagi oknum untuk melakukan penyelewengan.
Langkah preventif juga disiapkan melalui penguatan sistem pengawasan internal di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kekurangan distribusi bantuan seperti yang terjadi pada kasus bibit kelapa ini.
Selain fokus pada masalah integritas, Kementerian Pertanian juga tengah mengejar target ekspor pupuk ke Australia sebesar 500.000 ton. Program pompanisasi sawah senilai Rp4 triliun pun terus digulirkan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan fenomena El Nino.
Transformasi di sektor riil agrikultur ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di tengah tekanan ekonomi global. Monitoring ketat akan terus dijalankan agar setiap rupiah dari anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi produktivitas lahan di Indonesia.
