Pakar hukum ternama, Mahfud MD, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Langkah strategis ini diyakini mampu menjadi solusi atas persoalan kebocoran Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang telah membebani negara selama puluhan tahun.
Mahfud MD menilai bahwa kehadiran DSI merupakan respon nyata pemerintah dalam membenahi tata kelola ekspor komoditas nasional yang selama ini carut-marut. Ia optimis lembaga baru ini dapat menghentikan kerugian keuangan negara akibat manipulasi data ekspor yang dilakukan secara masif.
Mengatasi Praktik Manipulasi Data Ekspor
Menurut Mahfud, praktik kecurangan dalam aktivitas ekspor sudah berlangsung sejak lama namun seringkali luput dari penindakan tegas. Ia menekankan pentingnya peran langsung seorang Presiden dalam mengawasi pergerakan di lapangan guna menghentikan kebocoran tersebut.
Indikasi kebocoran ini terlihat jelas dari adanya perbedaan data yang sangat signifikan antara laporan ekspor Indonesia dengan data penerimaan di negara tujuan. Selisih angka yang mencolok ini mengisyaratkan adanya praktik pencurian hasil kekayaan negara yang berlangsung secara mulus.
Mahfud juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum di berbagai sektor strategis, mulai dari oknum Bea Cukai, perpajakan, hingga aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa seluruh proses ekspor harus dibuka secara transparan agar nilai aslinya dapat diketahui secara pasti oleh negara.
Upaya Menutup Celah Kebocoran Devisa
Pembentukan PT DSI sebagai BUMN Ekspor bertujuan utama untuk menutup berbagai celah praktik ilegal yang merugikan ekonomi nasional. Beberapa modus yang kerap terjadi selama puluhan tahun terakhir mencakup manipulasi harga hingga pelarian dana ke luar negeri.
Berikut adalah beberapa praktik ilegal yang menjadi fokus penanganan pemerintah melalui DSI:
- Under Invoicing: Praktik melaporkan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga aslinya untuk menghindari pajak.
- Transfer Pricing: Manipulasi harga transaksi antara perusahaan yang berafiliasi untuk memindahkan laba ke negara dengan pajak rendah.
- Pelarian DHE: Kegagalan dalam memulangkan devisa hasil ekspor ke dalam sistem perbankan nasional.
Ketiga poin di atas merupakan tantangan besar yang selama ini menguras potensi pendapatan negara dari sektor sumber daya alam dan komoditas unggulan lainnya.
Dampak Ekonomi dan Penyelamatan Pendapatan Negara
Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 22 tahun terakhir, nilai kebocoran penerimaan negara dari praktik-praktik tersebut diperkirakan mencapai USD343 miliar. Angka yang sangat fantastis ini menjadi dasar utama bagi Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi melalui badan baru tersebut.
Dengan adanya tata kelola yang lebih ketat, pemerintah menargetkan penyelamatan potensi devisa yang sangat besar setiap tahunnya. Penyelamatan ini diharapkan mampu memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pembangunan nasional di masa depan.
Target pengamanan devisa dan potensi penerimaan negara dapat dilihat dalam tabel berikut:
| Kategori Data | Estimasi Nilai |
|---|---|
| Total Kebocoran (22 Tahun Terakhir) | USD 343 Miliar |
| Target Penyelamatan Per Tahun | USD 150 Miliar |
| Setara Rupiah (Kurs Rp17.692) | Rp 2.653,92 Triliun |
Tabel tersebut menggambarkan betapa krusialnya peran DSI dalam mengamankan triliunan rupiah yang seharusnya masuk ke kas negara demi kemandirian ekonomi Indonesia.
Sebagai langkah tambahan, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan tegas bagi para eksportir sumber daya alam mulai Juni 2026. Seluruh pelaku ekspor diwajibkan untuk memulangkan 100 persen Devisa Hasil Ekspor mereka ke dalam negeri tanpa terkecuali.
