KPK Terbitkan SE Terbaru Cegah Gratifikasi SPMB 2026, Orang Tua Wajib Tahu!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah merilis Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 sebagai langkah preventif dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi serta mengendalikan gratifikasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026.

Surat edaran tersebut diterbitkan pada Senin (25/5/2026) dengan misi utama mendorong transparansi dan keadilan bagi seluruh calon siswa. Melalui aturan ini, lembaga antirasuah ingin memastikan bahwa proses seleksi masuk sekolah berlangsung secara objektif dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Kepala Satuan Tugas Jaringan Pencegahan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Abdul Aziz Suhendra, menjelaskan pentingnya kebijakan ini. Ia menyebutkan bahwa langkah tersebut diambil agar proses penerimaan siswa tidak dinodai oleh kepentingan pribadi yang melanggar hukum.

Aziz menegaskan bahwa sektor pendidikan harus menjadi wilayah yang bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam manajemen sekolah diharapkan menolak pemberian yang berkaitan dengan jabatan mereka.

Pernyataan tegas dari pihak KPK mengenai integritas pendidikan :

• Seluruh penyelenggara pendidikan diminta untuk tidak melakukan praktik gratifikasi.
• Pihak sekolah dilarang menyalahgunakan wewenang dalam proses seleksi murid baru.
• Pelaksanaan SPMB harus berjalan dengan efisien, adil, dan wajar sesuai aturan yang berlaku.
• Setiap calon peserta didik wajib mendapatkan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi.

KPK menekankan bahwa unit pelaksana teknis pendidikan, mulai dari sekolah umum hingga madrasah, harus menjadi contoh integritas. Mereka dilarang keras meminta, memberi, atau menerima hadiah yang dapat memengaruhi kewajiban tugas mereka dalam melayani masyarakat.

Lebih lanjut, lembaga ini mengingatkan bahwa segala bentuk pungutan liar atau permintaan hadiah dalam momentum SPMB adalah tindakan ilegal. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi besar menjadi tindak pidana korupsi yang serius.

Larangan Gratifikasi dan Risiko Pidana

KPK memperingatkan bahwa proses penerimaan siswa baru seringkali menjadi celah terjadinya konflik kepentingan. Untuk itu, seluruh elemen pendidikan diingatkan untuk menolak gratifikasi pada kesempatan pertama guna menghindari sanksi hukum.

Abdul Aziz menambahkan bahwa permintaan dana atau hadiah, baik oleh ASN maupun tenaga kerja non-ASN, merupakan pelanggaran berat. Hal ini berlaku baik bagi individu yang bertindak secara pribadi maupun mereka yang mengatasnamakan institusi pendidikan tertentu.

Beberapa poin penting mengenai larangan pemberian hadiah dalam proses sekolah :

• Pendidik dan tenaga kependidikan tidak boleh menerima pemberian dari orang tua calon siswa.
• Segala bentuk permintaan hadiah yang berhubungan dengan jabatan dapat berimplikasi pada sanksi pidana.
• Masyarakat diimbau tidak memberikan sesuatu untuk memperlancar proses pendaftaran anak mereka.
• Institusi pendidikan dilarang memfasilitasi jalur-jalur ilegal yang mencederai prinsip keadilan.

Langkah tegas ini diambil karena KPK masih melihat adanya celah-celah kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Dengan adanya SE ini, diharapkan pengawasan terhadap proses pendaftaran sekolah menjadi lebih ketat dan terpantau secara nasional.

Temuan Praktik Siswa Titipan dan Pungutan Liar

Berdasarkan hasil pemetaan risiko yang dilakukan secara mendalam, KPK mengungkapkan fakta bahwa praktik pungutan liar (pungli) masih marak terjadi. Modus yang digunakan pun cukup beragam dan seringkali memberatkan orang tua murid yang ingin menyekolahkan anaknya.

KPK mengidentifikasi sejumlah pola kecurangan yang sering muncul selama masa penerimaan siswa baru di berbagai daerah. Pola-pola ini menjadi perhatian serius karena menghambat terciptanya sistem pendidikan yang merata bagi seluruh kalangan masyarakat.

Daftar modus kecurangan dalam penerimaan siswa baru yang ditemukan KPK :

• Pemungutan biaya daftar ulang yang tidak memiliki dasar hukum jelas.
• Adanya istilah "uang bangku" untuk mengamankan kuota siswa tertentu.
• Kewajiban bagi orang tua untuk membeli atribut atau seragam sekolah di tempat yang ditentukan.
• Praktik "titip" calon siswa oleh pihak-pihak berpengaruh untuk mendapatkan kursi sekolah.
• Manipulasi data kependudukan seperti rekayasa alamat pada jalur zonasi.
• Penyalahgunaan kuota jalur afirmasi yang seharusnya untuk siswa kurang mampu atau berkebutuhan khusus.
• Perubahan sepihak pada daftar siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi.

Selain masalah pungli, KPK juga menyoroti manajemen sekolah yang dinilai masih belum profesional dalam menangani pengaduan. Banyak sekolah yang tidak transparan mengenai daya tampung kelas, sehingga memicu ketidakpastian bagi masyarakat luas.

Indeks Integritas Pendidikan yang Perlu Ditingkatkan

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan tahun 2024 menunjukkan data yang cukup mengkhawatirkan. Saat ini, indeks integritas pendidikan di Indonesia tercatat di angka 69,50, yang masuk dalam kategori "level korektif".

Skor ini memberikan gambaran bahwa meskipun budaya jujur mulai diterapkan, implementasinya masih jauh dari kata konsisten. Perbaikan signifikan sangat dibutuhkan agar sistem pendidikan tidak lagi menjadi ladang praktik korupsi yang merugikan masa depan bangsa.

Prosedur pelaporan bagi penyelenggara pendidikan yang menerima gratifikasi :

Penjelasan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa setiap pemberian harus tetap dipertanggungjawabkan meskipun berupa barang yang cepat kedaluwarsa. Transparansi melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) menjadi kunci agar ASN tetap berada di jalur yang aman secara hukum.

KPK berharap dengan terbitnya SE Nomor 7 Tahun 2026 ini, seluruh pihak memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga marwah pendidikan. Penerimaan siswa yang adil tanpa gratifikasi adalah pondasi awal untuk melahirkan generasi penerus yang berintegritas tinggi.