Sejarah perbankan nasional ternyata menyimpan kisah perjuangan yang erat kaitannya dengan keluarga Presiden Prabowo Subianto. Bank pertama yang berdiri di Indonesia lahir dari gagasan besar Margono Djojohadikusumo, yang merupakan kakek dari sang Presiden.
Tak lama setelah proklamasi kemerdekaan, Margono bersama ekonom Soerachman Tjokroadisurjo merumuskan pentingnya memiliki lembaga keuangan mandiri. Meski tujuannya sama, keduanya sempat memiliki perbedaan pandangan mengenai cara mewujudkan bank sentral tersebut.
Perdebatan Dua Strategi Pendirian Bank
Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung saat itu, Margono menegaskan bahwa Indonesia harus membangun bank sentral dari kekuatan sendiri. Ia percaya bahwa semangat nasionalisme pasca-kemerdekaan adalah modal utama untuk membangun institusi keuangan dari nol tanpa warisan asing.
Di sisi lain, Soerachman Tjokroadisurjo mengusulkan pendekatan yang lebih praktis untuk efisiensi waktu dan sumber daya. Ia berpendapat bahwa menghidupkan kembali De Javasche Bank (DJB) milik Belanda jauh lebih mudah karena infrastruktur dan sdm yang sudah tersedia.
Namun, situasi berubah drastis ketika Belanda mencoba kembali berkuasa dan mengaktifkan DJB sebagai alat untuk mengacaukan ekonomi nasional. Ancaman kedaulatan ini membuat gagasan Margono untuk mendirikan bank nasional yang benar-benar baru menjadi pilihan paling logis.
Berikut adalah beberapa langkah awal yang dilakukan Margono dalam merealisasikan pendirian bank nasional tersebut:
Kronologi singkat pembentukan bank nasional pertama di Indonesia:
- Mendapat restu dari Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta pada September 1945 untuk mendirikan Bank Negara Indonesia.
- Mengelola Yayasan Poesat Bank Indonesia sebagai cikal bakal lembaga perbankan milik negara.
- Resmi mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) melalui Perpu No. 2 Tahun 1946 pada tanggal 5 Juli 1946.
- Memimpin BNI sebagai direktur pertama dengan modal awal yang dikumpulkan dari swadaya rakyat Indonesia.
Langkah-langkah ini menegaskan bahwa BNI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga simbol kemandirian ekonomi bangsa di tengah tekanan kolonial.
Pertempuran Ekonomi dan Perang Mata Uang
Pada masa awal berdirinya, BNI memikul peran ganda yang sangat berat sebagai bank sentral sekaligus bank umum. Lembaga ini diizinkan untuk memberikan kredit, mengelola tabungan masyarakat, hingga menerbitkan obligasi negara.
BNI menjadi ujung tombak dalam perang ekonomi melawan De Javasche Bank yang dikendalikan oleh pihak Belanda. Persaingan ini memicu dualisme kepemimpinan moneter di tanah air yang semakin memanas seiring berjalannya waktu.
Ketegangan mencapai puncaknya saat terjadi peperangan mata uang antara Oeang Republik Indonesia (ORI) melawan uang NICA milik Belanda. Kondisi keamanan yang memburuk membuat operasional BNI di berbagai daerah sering terhambat akibat agresi militer Belanda.
Ringkasan peran BNI di masa revolusi fisik hingga transisinya menjadi bank komersial plat merah adalah sebagai berikut:
| Periode Waktu | Peran dan Status BNI |
|---|---|
| 1946 - 1953 | Berfungsi sebagai Bank Sentral sekaligus Bank Umum milik negara. |
| 1946 | Menerbitkan ORI untuk menandingi mata uang Belanda (NICA). |
| 1953 | Fungsi Bank Sentral mulai beralih ke Bank Indonesia (eks DJB). |
| 1968 | Status resmi BNI diubah sepenuhnya menjadi bank komersial milik pemerintah. |
Data di atas memperlihatkan bagaimana dinamika politik dan ekonomi mengubah struktur lembaga keuangan di Indonesia dari masa ke masa.
Setelah kedaulatan Indonesia diakui sepenuhnya pada 1949, peran BNI perlahan mulai bergeser seiring dengan nasionalisasi De Javasche Bank. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memisahkan fungsi pengatur moneter dan fungsi komersial demi efisiensi keuangan negara.
Bank Indonesia kemudian ditetapkan sebagai bank sentral, sementara BNI tetap berdiri kokoh sebagai salah satu bank pelat merah terbesar. Hingga kini, sejarah panjang tersebut menjadi bukti nyata kontribusi besar keluarga Margono Djojohadikusumo bagi fondasi ekonomi Indonesia.
