Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong penguatan regulasi mengenai durasi maksimal barang mengendap di pelabuhan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem denda yang lebih adil dan terukur bagi para pelaku usaha.
Purbaya menekankan bahwa aturan baru tersebut tidak boleh langsung melipatgandakan denda secara mendadak. Besaran denda nantinya harus disesuaikan dengan batas waktu tinggal yang dianggap wajar bagi setiap komoditas.
Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, pada Sabtu (6/6/2026). Ia meminta adanya regulasi berupa sanksi tegas bagi pihak yang membiarkan barangnya terlalu lama di pelabuhan.
Importir Lebih Pilih Bayar Denda Daripada Sewa Gudang
Fenomena menarik terungkap bahwa sejumlah importir sengaja meninggalkan barang mereka selama berbulan-bulan di Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini dilakukan karena struktur biaya di pelabuhan saat ini dianggap lebih menguntungkan bagi mereka.
Menurut Purbaya, biaya denda penumpukan saat ini jauh lebih murah dibandingkan tarif sewa gudang di luar area pelabuhan. Akibatnya, pelabuhan beralih fungsi menjadi gudang murah yang berdampak buruk pada efisiensi logistik nasional.
Kondisi ini memicu kepadatan kapasitas pelabuhan yang pada akhirnya menurunkan kinerja distribusi barang secara keseluruhan. Menkeu meninjau langsung situasi ini setelah mendapat laporan mengenai ribuan dokumen dan kontainer yang tertahan.
Data tumpukan dokumen dan unit kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok:
- Sekitar 3.000 dokumen atau surat penting masih dalam proses penyelesaian yang tertunda.
- Terdapat sekitar 3.100 unit kontainer yang masih menumpuk di area penimbunan pelabuhan.
- Jumlah dokumen yang tertahan dilaporkan mulai menurun dari 3.000 menjadi kisaran 2.500 berkas.
Data di atas menunjukkan tingginya beban operasional yang harus segera diselesaikan untuk memperlancar arus logistik. Penumpukan ini juga berdampak langsung pada kelancaran pasokan bahan baku bagi industri dalam negeri.
Dampak Penumpukan pada Rantai Pasok Industri
Para pelaku usaha mulai mengeluhkan kondisi ini karena menghambat ketersediaan bahan baku produksi mereka. Selain itu, masalah ini memperpanjang dwelling time atau masa tunggu kargo di pelabuhan secara signifikan.
Purbaya telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan perbaikan operasional secara cepat guna mengurai kepadatan tersebut. Meski jumlah dokumen tertahan mulai berkurang, ia menegaskan bahwa proses percepatan harus terus dipacu.
Instruksi Penambahan Personel dan Jam Kerja
Pihak pelabuhan sempat menjelaskan bahwa penumpukan dipicu oleh belum adanya regulasi durasi tinggal dan lonjakan volume barang. Tercatat terjadi peningkatan arus barang masuk yang cukup tajam sepanjang periode April hingga Mei 2026.
Namun, Purbaya menilai alasan lonjakan barang masuk tidak boleh dijadikan pembenaran atas lambatnya layanan pengurusan dokumen. Ia menginstruksikan adanya langkah darurat untuk mengatasi kendala sumber daya manusia di lapangan.
Rencana aksi Menkeu untuk mempercepat arus barang di pelabuhan:
| Langkah Strategis | Detail Implementasi |
|---|---|
| Penambahan Personel | Menambah jumlah petugas lapangan dan administrasi secara signifikan. |
| Pola Kerja 24/7 | Menerapkan sistem kerja tanpa henti dalam 24 jam selama 7 hari. |
| Pembagian Shift | Menambah rotasi kerja menjadi minimal dua shift atau lebih per hari. |
| Target Penurunan | Menekan angka dokumen tertahan hingga kembali ke level normal di angka 500. |
Tabel di atas merangkum strategi Menkeu untuk memastikan Pelabuhan Tanjung Priok kembali berfungsi optimal sebagai gerbang logistik utama. Fokus utama pemerintah saat ini adalah normalisasi arus barang agar aktivitas ekonomi tidak terganggu.
Menkeu berharap penambahan personel dan jam kerja penuh waktu dapat mempercepat penyelesaian dokumen yang masih menggantung. Ia menuntut perbaikan segera agar kinerja logistik di Tanjung Priok kembali ke performa semula.
