Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) yang berlokasi di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah untuk mewujudkan swasembada garam nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor garam industri yang masih sangat tinggi.
Pembangunan infrastruktur di Rote Ndao tersebut merupakan bagian dari kebijakan besar negara untuk memperkuat ketahanan sektor pergaraman dalam negeri.
Target utamanya adalah mencapai swasembada garam pada tahun 2027 mendatang, sesuai dengan mandat yang tertuang dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2025 mengenai Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
Kondisi Kebutuhan dan Potensi Garam Nasional
Data dari KKP menunjukkan bahwa kebutuhan garam di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.
Sebagai contoh, pada tahun 2024 saja, total kebutuhan garam nasional menyentuh angka sekitar 4,8 juta ton.
Sayangnya, lebih dari 55 persen dari kebutuhan tersebut masih harus didatangkan dari luar negeri melalui jalur impor.
Hal ini terutama terjadi pada garam untuk kebutuhan industri yang memerlukan spesifikasi kualitas tinggi dan standar tertentu yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh produksi lokal.
Berikut adalah rangkuman data terkait kondisi ketergantungan impor garam Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:
- Rata-rata Volume Impor: Indonesia mengimpor lebih dari 2,6 juta ton garam setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.
- Dominasi Kebutuhan: Mayoritas garam impor dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri spesifik.
- Potensi Geografis: Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yang seharusnya menjadi modal besar produksi.
- Target Pemerintah: Penghentian impor garam secara total diproyeksikan dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2027.
Data tersebut mencerminkan adanya ketimpangan antara potensi alam yang sangat luas dengan realitas pemenuhan kebutuhan garam domestik saat ini.
Misi Kemandirian dari Rote Ndao
KKP menegaskan bahwa kehadiran K-SIGN di Rote Ndao bukan sekadar proyek pembangunan fisik semata, melainkan memiliki nilai strategis yang lebih luas.
Program ini dirancang sebagai simbol kemandirian bangsa agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan komoditas dasar dari negara lain.
Selain fokus pada peningkatan produksi, proyek ini juga mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi para petambak garam di wilayah pesisir.
Melalui siaran pers resminya pada Sabtu (6/6/2026), KKP menyatakan bahwa pusat produksi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara signifikan.
Beberapa poin utama mengenai target pembangunan K-SIGN di wilayah NTT tersebut meliputi:
- Pusat Produksi: Menjadikan Rote Ndao sebagai basis utama pengolahan garam dengan standar industri.
- Kemandirian Ekonomi: Mengurangi devisa yang keluar dengan meminimalkan volume impor garam setiap tahun.
- Pemberdayaan Masyarakat: Memberikan akses teknologi dan pasar yang lebih baik bagi masyarakat pesisir di Indonesia Timur.
Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan kualitas garam rakyat dapat meningkat hingga memenuhi kriteria industri sehingga swasembada bukan lagi sekadar wacana.
