PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS), bagian dari Grup Sinarmas, sedang mempersiapkan langkah untuk menyikapi penerapan kebijakan ekspor satu pintu yang akan mulai berlaku penuh pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini diprakarsai oleh pemerintah melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Sudin, Corporate Secretary GEMS, mengungkapkan bahwa perusahaan saat ini sedang mengkaji rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan pengelolaan ekspor sumber daya alam. GEMS pun menyesuaikan mekanisme ekspor yang akan berlaku penuh mulai 2027.
"Kami tengah melakukan penelaahan terhadap rencana kebijakan pemerintah terkait PP Tata Kelola Ekspor SDA. Langkah penyesuaian mekanisme pelaksanaan ekspor sedang dipersiapkan dan akan berlaku penuh 1 Januari 2027," tutur Sudin dalam keterbukaan informasi terbaru.
GEMS juga terus memonitor perubahan regulasi untuk mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap bisnis, operasional, dan finansial perusahaan. Selain itu, perusahaan ini sedang mempersiapkan strategi mitigasi untuk menghadapi tahap awal implementasi kebijakan yang dimulai 1 Juni 2026.
"Kami sedang menyusun rencana mitigasi untuk menghadapi kebijakan pemerintah pada tahap awal implementasinya mulai 1 Juni 2026, sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan," jelas manajemen GEMS.
Proses evaluasi akan dilaksanakan secara berkala oleh GEMS demi memastikan kesiapan menghadapi penerapan skema ekspor satu pintu sepenuhnya di awal 2027. Kebijakan tersebut melibatkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pengelola tunggal.
Pada konferensi di DPR RI, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan akan ada penerbitan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, ketika perusahaan mulai beralih ke BUMN sebagai eksportir tunggal. Sistem ekspor penuh oleh BUMN dimulai pada 1 September 2026.
Kebijakan ini mengharuskan penjualan komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy melalui BUMN yang ditunjuk. "Penjualan semua hasil SDA kita, dimulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy harus melalui BUMN yang ditunjuk," kata Prabowo.
Disclaimer: Artikel ini tidak bermaksud mendorong pembelian atau penjualan saham dan keputusan investasi sepenuhnya adalah tanggung jawab pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi tersebut.
