Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) tengah menyuarakan keprihatinan mendalam terkait nasib para eksportir berbasis trader dalam skema baru perdagangan internasional. Pemerintah berencana menerapkan sistem ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang memicu berbagai pertanyaan dari pelaku usaha.
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menekankan pentingnya kejelasan mengenai operasional PT Danantara selama masa transisi yang berlangsung hingga akhir tahun 2026. Ia menyoroti kelompok eksportir yang murni bertindak sebagai pedagang (trader) dan tidak memiliki fasilitas industri pengolahan terintegrasi dari hulu ke hilir.
Para trader ini memegang peranan krusial karena biasanya melayani permintaan pasar dalam skala kecil, terutama dari negara-negara di kawasan Benua Afrika. Keberadaan mereka menjadi jembatan bagi komoditas sawit Indonesia untuk menjangkau pasar-pasar spesifik yang mungkin tidak terjangkau oleh perusahaan industri besar.
Mekanisme Transisi dan Target Implementasi Penuh
Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, aktivitas ekspor untuk tiga komoditas strategis nasional wajib dilaporkan melalui sistem PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Berikut adalah daftar komoditas yang masuk dalam pengawasan ekspor satu pintu tersebut:
- Minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
- Komoditas pertambangan batu bara.
- Produk paduan besi atau ferro alloy.
Kewajiban pelaporan ini sudah dimulai sejak 1 Juni 2026 dan ditargetkan akan berubah menjadi implementasi penuh pada awal tahun 2027 mendatang. Pemerintah memproyeksikan bahwa pada 1 Januari 2027, seluruh proses ekspor ketiga komoditas tersebut akan dikelola sepenuhnya oleh BUMN ekspor tersebut.
Eddy Martono berharap pemerintah memanfaatkan masa transisi ini untuk menyempurnakan seluruh regulasi dan teknis pelaksanaan di lapangan. Hal ini sangat penting guna menghindari terjadinya hambatan atau bottleneck yang dapat mengganggu kelancaran arus barang ke luar negeri.
Kekhawatiran Pengusaha Terhadap Karakteristik Pasar
Eddy menjelaskan bahwa DSI memikul tanggung jawab besar karena harus menangani tiga jenis komoditas dengan karakteristik pasar yang sangat berbeda. Sebagai contoh, minyak sawit Indonesia saat ini telah diekspor ke lebih dari 160 negara di seluruh dunia dengan permintaan yang sangat beragam.
Setiap pembeli di luar negeri memiliki spesifikasi produk yang berbeda-beda dan sering kali menjaga kerahasiaan formula produk mereka masing-masing. Kondisi pasar yang sangat dinamis dan personal ini menuntut kesiapan DSI dalam mengelola kerahasiaan dan kebutuhan teknis para pembeli internasional.
Pihak Gapki menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan implementasi penuh pada 1 Januari 2027 jika sistem yang dibangun belum benar-benar matang. Kekhawatiran utama para pelaku usaha adalah potensi hilangnya pangsa pasar ekspor akibat birokrasi yang belum siap menangani kompleksitas perdagangan global.
Rangkuman poin-poin penting terkait kekhawatiran dan harapan pelaku usaha sawit:
- Perlunya jaminan bahwa tidak akan ada hambatan birokrasi yang memperlambat pengiriman barang.
- Kesiapan sistem dalam mengelola kerahasiaan spesifikasi produk sesuai permintaan buyer.
- Pentingnya evaluasi berkala selama masa transisi agar tidak terjadi stagnasi ekspor.
- Harapan agar kebijakan ini tidak mematikan peran trader kecil yang memiliki pasar loyal.
Informasi yang diterima pengusaha menunjukkan bahwa PT Danantara tidak akan membebankan pungutan tambahan kepada para eksportir dalam skema baru ini. Namun, kehadiran lembaga ini menciptakan lapisan baru dalam rantai ekspor yang sebelumnya hanya melibatkan hubungan langsung antara penjual dan pembeli.
Dampak Terhadap Eksportir Berbasis Trader
Eddy Martono secara khusus meminta pemerintah memberikan kepastian bagi eksportir yang tidak memiliki integrasi lahan perkebunan maupun pabrik pengolahan. Kelompok trader ini sering kali menangani pesanan produk turunan seperti olein atau minyak goreng dalam jumlah kecil, misalnya hanya 6 hingga 10 kontainer.
Kejelasan status sangat dibutuhkan agar para trader tetap bisa beroperasi dan terus menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Jika peran mereka digantikan sepenuhnya tanpa perhitungan matang, Indonesia berisiko kehilangan pasar yang telah dibangun dengan susah payah.
Sebagai ilustrasi, pasar Afrika mencatatkan pertumbuhan ekspor yang sangat signifikan bagi produk sawit Indonesia, yakni mencapai 27 persen pada tahun lalu. Pasar di wilayah tersebut sebagian besar dilayani oleh para trader yang mampu bergerak fleksibel memenuhi permintaan dalam volume yang tidak terlalu besar.
Meskipun jumlah pasti eksportir yang terdampak belum terdata secara rinci, Eddy mencatat bahwa mayoritas ekspor CPO saat ini sudah dalam bentuk produk hilir. Data performa ekspor komoditas strategis Indonesia pada periode sebelumnya adalah sebagai berikut:
| Komoditas Strategis | Nilai Ekspor (Estimasi 2025) | Kontribusi Nasional |
|---|---|---|
| Batu Bara, CPO, & Ferro Alloy | US$ 66,13 Miliar | 23,4% dari Total Ekspor |
Data di atas menunjukkan betapa vitalnya peran ketiga komoditas tersebut dalam menopang surplus neraca perdagangan Indonesia selama hampir enam tahun terakhir. Kesalahan dalam pengelolaan ekspor satu pintu ini dikhawatirkan dapat menggoyang stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.
Langkah Pemerintah dalam Mengawal Kebijakan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah sengaja melakukan kebijakan ini secara bertahap untuk memberikan ruang adaptasi bagi pengusaha. Selama tujuh bulan masa transisi, eksportir diwajibkan mengirimkan dokumen melalui sistem CEISA milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terhubung dengan DSI.
Pemerintah berencana melakukan evaluasi mendalam pada tiga bulan pertama pelaksanaan untuk melihat kendala apa saja yang muncul di lapangan. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem sebelum diberlakukan secara penuh dan mengikat bagi semua pihak.
Pemerintah berjanji akan tetap menghormati kontrak-kontrak perdagangan yang sudah berjalan dan menjaga kepercayaan mitra dagang internasional. Prinsip kepastian berusaha tetap menjadi prioritas utama agar arus barang tetap lancar tanpa ada gangguan birokrasi yang berarti bagi para pemain industri.
Airlangga menegaskan bahwa tujuan akhir dari kebijakan tata kelola ekspor baru ini adalah untuk memaksimalkan manfaat nilai ekonomi bagi negara. Dengan pengawasan satu pintu, diharapkan setiap tetes keringat dari sektor strategis dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
