PT Brantas Abipraya (Persero) mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan dengan melakukan sertifikasi terhadap sekitar 300 tenaga kerja konstruksi. Para pekerja ini tengah terlibat dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Provinsi Lampung.
Langkah strategis tersebut merupakan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada proyek prioritas pemerintah. Proses sertifikasi dilakukan langsung di lokasi proyek atau secara onsite pada tanggal 21 Mei 2026.
Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) II Palembang di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Program sertifikasi yang diberikan mencakup tenaga kerja konstruksi strategis mulai dari jenjang 1 hingga jenjang 3.
Sertifikasi ini menjadi sangat penting mengingat proyek Sekolah Rakyat merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diusung pemerintah. Selain mendukung percepatan pembangunan, program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pekerja agar memiliki daya saing sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana, menegaskan bahwa keberhasilan sebuah pembangunan tidak hanya bergantung pada material dan teknologi semata. Menurutnya, kompetensi sumber daya manusia di lapangan memegang peranan yang sangat vital.
Dian menjelaskan bahwa komitmen perusahaan adalah menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, serta berkelanjutan. Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam proyek besar ini.
Proyek Sekolah Rakyat dinilai memiliki dampak sosial yang sangat luas bagi masyarakat sekitar. Hal inilah yang mendasari perlunya tenaga kerja dengan kompetensi yang telah diakui secara nasional agar hasil bangunan lebih terjamin.
Daftar profesi pekerja konstruksi yang mengikuti proses sertifikasi tersebut meliputi:
- Kepala tukang bangunan gedung dan mandor konstruksi bangunan gedung.
- Tukang besi beton serta tukang cat bangunan gedung.
- Tukang kayu konstruksi dan tukang pasang rangka baja ringan.
- Tukang pasang ubin serta pekerja pemasangan keramik.
Para pekerja dari berbagai bidang keahlian tersebut dikumpulkan untuk memastikan setiap aspek pembangunan sekolah dikerjakan oleh ahli di bidangnya. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kegagalan struktur di masa mendatang.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU, Indro Pantja Pramodo, memberikan pandangannya mengenai peran sektor konstruksi. Ia menyebutkan bahwa sektor ini berkontribusi sebesar 10,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Industri konstruksi juga menjadi tumpuan bagi sekitar 8,5 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia. Indro menekankan bahwa penguatan kompetensi adalah kunci untuk memastikan infrastruktur nasional memiliki kualitas yang paling baik.
Pembangunan Sekolah Rakyat sendiri menjadi agenda prioritas dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan fasilitas pendidikan yang layak, diharapkan generasi mendatang dapat belajar dengan lebih optimal.
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja yang terlibat wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Sertifikasi ini bukan hanya urusan administratif, melainkan jaminan mutu terhadap bangunan yang dihasilkan.
Berdasarkan data resmi dari Kementerian PU, kebutuhan tenaga kerja konstruksi sepanjang tahun 2026 diperkirakan mencapai angka yang cukup fantastis. Total kebutuhan tersebut mencakup berbagai level keahlian dari tenaga ahli hingga operator lapangan.
Berikut adalah rincian proyeksi kebutuhan tenaga kerja konstruksi pada tahun 2026 mendatang:
| Kategori Tenaga Kerja | Jumlah Kebutuhan (Orang) |
|---|---|
| Tenaga Ahli | 754 |
| Teknisi | 2.676 |
| Operator | 33.926 |
| Total Keseluruhan | 37.356 |
Data di atas menunjukkan betapa besarnya skala pembangunan yang sedang direncanakan oleh pemerintah pusat. Sektor prasarana strategis, termasuk sekolah, diperkirakan menyedot 13.522 tenaga kerja tersertifikasi.
Indro Pantja Pramodo juga memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi antara BJKW II Palembang dan Brantas Abipraya. Metode sertifikasi onsite dianggap sangat efektif dalam mempercepat proses tanpa mengganggu jalannya pekerjaan di lapangan.
Pendekatan jemput bola seperti ini dinilai mampu menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja bersertifikat dalam waktu singkat. Dengan demikian, target penyelesaian sekolah pada tahun ajaran 2026 diharapkan dapat tercapai tepat waktu.
Meskipun begitu, tantangan di lapangan tetap ada, seperti kejadian tragis di Kabupaten Takalar yang menelan korban jiwa akibat galian septic tank. Hal tersebut menjadi pengingat bagi seluruh kontraktor untuk selalu mengedepankan aspek keamanan kerja.
Melalui penguatan kompetensi ini, pemerintah dan BUMN konstruksi berharap standar keselamatan kerja dapat ditingkatkan secara signifikan. Fokus utama tetap pada penyediaan fasilitas publik yang aman dan nyaman bagi seluruh anak didik di tanah air.
