Pemerintah resmi menerbitkan regulasi baru yang memungkinkan pembekuan sementara atau penangguhan ekspor minyak bumi hasil produksi dalam negeri. Langkah strategis ini diambil guna memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga dalam situasi yang mendesak.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan LPG. Aturan ini telah ditandatangani oleh pemerintah pada akhir April 2026 lalu.
Prioritas Pasokan Domestik Saat Kondisi Mendesak
Berdasarkan beleid terbaru ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengalihkan pasokan minyak bumi serta produk ikutannya dari kegiatan hulu migas di dalam negeri. Fokus utama pengalihan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di pasar domestik.
Pasal 10 dalam aturan tersebut secara spesifik menyebutkan bahwa pengalihan dilakukan jika terjadi kondisi mendesak. Hal ini mencakup seluruh produksi yang berasal dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi di wilayah Indonesia.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa pengadaan minyak mentah bisa bersumber dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Produksi yang semula ditujukan untuk pasar luar negeri kini dapat diputar balik untuk kepentingan nasional.
Mekanisme harga pengalihan stok minyak untuk kebutuhan dalam negeri:
- Produksi minyak yang sebelumnya dialokasikan untuk ekspor akan dialihkan ke pasar lokal.
- Harga jual minyak tersebut akan mengikuti standar Indonesian Crude Price (ICP).
- Perusahaan KKKS dipastikan tidak akan mengalami kerugian finansial akibat kebijakan ini.
- Komitmen ekspor yang sudah ada tetap bisa dipasarkan di dalam negeri dengan penyesuaian harga yang adil.
Yuliot menjelaskan bahwa penggunaan skema harga ICP bertujuan untuk melindungi hak-hak perusahaan pengelola migas. Dengan demikian, meskipun ekspor ditangguhkan, perusahaan tetap mendapatkan nilai kompensasi yang sesuai dengan harga pasar minyak Indonesia.
Perluasan Peran Lemigas dalam Impor Minyak
Selain mengatur tentang pembekuan ekspor, Perpres 26/2026 juga membawa perubahan signifikan pada tata cara impor minyak. Kini, Badan Layanan Umum (BLU) di sektor energi diberikan wewenang untuk melakukan pengadaan minyak dari luar negeri.
Sebelumnya, tugas pengadaan impor minyak didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, regulasi terbaru ini membuka pintu bagi lembaga non-BUMN untuk ikut serta dalam menjaga ketersediaan energi lewat jalur impor.
Beberapa poin penting mengenai keterlibatan BLU dalam pengadaan minyak:
- Impor dapat dilakukan oleh BLU jika terdapat kesepakatan kerja sama antarpemerintah (G to G).
- Kerja sama antara pemerintah pusat dengan penyedia di luar negeri juga menjadi syarat yang memungkinkan.
- Pemerintah akan mengoptimalkan lembaga yang sudah ada dibandingkan membentuk badan baru.
- Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) telah disiapkan sebagai BLU yang akan menjalankan fungsi ini.
Langkah pengoptimalan Lemigas dipandang lebih efisien untuk mempercepat birokrasi pengadaan energi. Pemerintah berkomitmen agar peran BLU ini bisa bersinergi dengan lembaga terkait dalam menghadapi tantangan energi global.
Meskipun Lemigas diberikan peran baru, posisi PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN energi utama tetap dipertahankan. Pemerintah hanya memberikan alternatif tambahan dalam proses pengadaan minyak agar distribusi energi nasional lebih stabil dan fleksibel di masa depan.
