Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan kelonggaran ekonomi kepada Iran dalam waktu dekat. Washington tidak akan mencairkan aset yang dibekukan maupun mencabut sanksi ekonomi sebelum kesepakatan damai resmi disepakati oleh kedua belah pihak.
Pernyataan tegas ini muncul di tengah alotnya proses negosiasi yang telah berlangsung sejak gencatan senjata dimulai pada 8 April lalu. Hingga saat ini, belum ada titik temu yang signifikan antara kedua negara terkait syarat-syarat perdamaian permanen.
Dalam wawancara program "Meet the Press" di NBC News pada Jumat (5/6/2026), Trump menjelaskan bahwa langkah pelonggaran aset hanya akan dipertimbangkan di akhir proses. Ia menekankan bahwa tindakan nyata dari pihak Iran menjadi prasyarat utama sebelum pembicaraan lebih lanjut dilakukan.
“Pelonggaran itu datang setelah kesepakatan tercapai,” ujar Trump sebagaimana dikutip dari Reuters. Ia menambahkan bahwa jika Iran menunjukkan perilaku yang baik dan bekerja sama, barulah komunikasi mengenai aset tersebut bisa dimulai.
Ambisi Trump Terkait Kesepakatan Damai
Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya kini sedang bekerja keras untuk mengunci kesepakatan damai dengan Teheran. Hal ini merupakan tindak lanjut setelah adanya operasi militer yang dilancarkan pasukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu.
Trump mengklaim bahwa posisi kedua negara saat ini sudah sangat dekat dengan kesepakatan akhir. Namun, ia juga melontarkan peringatan keras bahwa dirinya tidak segan untuk mengambil tindakan destruktif jika negosiasi tersebut menemui kegagalan total.
Menariknya, Trump tidak memasukkan isu Lebanon sebagai syarat wajib dalam draf kesepakatan jangka pendek dengan Teheran. Meskipun ia menyadari pihak lain ingin isu tersebut dibahas, ia memilih untuk tidak menjadikannya tuntutan utama saat ini.
Di sisi lain, pejabat tinggi seperti Menteri Luar Negeri Marco Rubio menegaskan bahwa status gencatan senjata masih tetap terjaga. Serangan terbaru yang dilakukan Amerika Serikat diklaim murni sebagai tindakan pertahanan diri dan bukan pelanggaran komitmen damai.
Tuntutan Iran Terkait Aset yang Dibekukan
Pihak Iran memiliki pandangan berbeda mengenai jalan keluar dari kebuntuan diplomatik ini. Mohsen Rezaei, penasihat militer Pemimpin Tertinggi Iran, menyatakan bahwa kunci perdamaian berada sepenuhnya di tangan Amerika Serikat.
Rezaei menekankan bahwa Washington harus segera mencairkan aset Iran senilai 24 miliar dollar AS atau sekitar Rp 434 triliun. Menurutnya, pembebasan dana tersebut merupakan langkah krusial untuk memecah kebuntuan negosiasi yang terjadi di Teheran saat ini.
Berikut adalah rincian tahapan pencairan aset yang diajukan oleh pihak Iran:
- Tahap Pertama: Pelepasan aset senilai 12 miliar dollar AS (Rp 217 triliun) segera setelah penandatanganan kesepakatan sementara.
- Tahap Kedua: Pencairan sisa aset sebesar 12 miliar dollar AS pada fase berikutnya sebagai bagian dari penyelesaian akhir.
Pembagian termin pencairan dana ini diusulkan agar proses transisi menuju perdamaian dapat berjalan lebih terukur. Pihak Iran menilai skema ini merupakan cara paling adil untuk membuktikan keseriusan kedua belah pihak dalam bernegosiasi.
Ujian Kepercayaan Antara Washington dan Teheran
Bagi Iran, tuntutan pencairan dana tersebut bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan sebuah ujian kepercayaan atau trust test. Rezaei menegaskan bahwa uang tersebut adalah hak milik Iran dan bukan merupakan bantuan dari Amerika Serikat.
Ringkasan perbandingan posisi tawar antara Amerika Serikat dan Iran:
| Aspek Negosiasi | Posisi Amerika Serikat (Donald Trump) | Posisi Iran (Mohsen Rezaei) |
|---|---|---|
| Syarat Pencairan Aset | Dilakukan setelah kesepakatan damai final tercapai. | Dilakukan di awal sebagai syarat membangun kepercayaan. |
| Nilai Aset Terkait | Belum menentukan komitmen nominal spesifik. | Menuntut total 24 miliar dollar AS dicairkan. |
| Status Hubungan | Menekankan pada kepatuhan perilaku Iran. | Menilai bola panas berada di tangan Gedung Putih. |
Tabel di atas merangkum perbedaan mendasar yang memicu kebuntuan komunikasi antara kedua negara. Perbedaan prioritas antara keamanan dan pemulihan ekonomi menjadi hambatan utama dalam mencapai kesepakatan permanen.
Rezaei menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa jika Trump benar-benar menginginkan kesepakatan, ia harus melewati ujian kepercayaan ini. Pencairan aset dianggap sebagai pintu pembuka bagi normalisasi hubungan yang lebih luas di masa depan.
