Ejek Aktivis dan Dukung Penghapusan Palestina, 2 Menteri Israel Dilarang Masuk Irlandia Terbaru 2026

Ejek Aktivis dan Dukung Penghapusan Palestina, 2 Menteri Israel Dilarang Masuk Irlandia Terbaru 2026
Foto: Ejek Aktivis dan Dukung Penghapusan Palestina, 2 Menteri Israel Dilarang Masuk Irlandia Terbaru 2026. (Illustration by Pexels)
Ukuran teks

Pemerintah Irlandia secara resmi mengumumkan larangan masuk bagi dua menteri senior Israel, yaitu Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Keputusan tegas ini mulai diberlakukan pada Jumat, 5 Juni 2026.

Kementerian Kehakiman Irlandia mengungkapkan bahwa Menteri Kehakiman Jim O’Callaghan telah memberikan instruksi khusus kepada petugas imigrasi. Petugas di lapangan diminta untuk langsung menolak kedatangan kedua pejabat tersebut jika mereka mencoba masuk ke wilayah Irlandia.

Alasan di Balik Pencekalan Ben Gvir dan Smotrich

Perdana Menteri Irlandia, Micheal Martin, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai tindakan dan sikap kedua menteri tersebut. Salah satu pemicunya adalah perlakuan mereka terhadap aktivis pro-Palestina dalam armada bantuan ke Gaza baru-baru ini.

Ben Gvir sempat memicu gelombang kecaman internasional setelah mengunggah video yang dianggap menghina para aktivis bantuan. Dalam rekaman tersebut, para aktivis tampak berlutut dengan mata tertutup dan tangan terikat di bawah penjagaan tentara Israel.

Selain insiden video tersebut, kedua menteri ini dikenal konsisten mendukung pengusiran warga Palestina dari tanah mereka sendiri. Sikap ekstrem inilah yang menjadi pertimbangan utama Pemerintah Irlandia dalam menetapkan status cekal bagi keduanya.

Profil dan Peran dalam Kabinet Netanyahu

Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich merupakan tokoh kunci yang memperkuat koalisi sayap kanan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ben Gvir mulai menjabat pada tahun 2022 setelah partai yang dipimpin Smotrich meraih posisi ketiga dalam pemilu legislatif.

Smotrich sendiri diketahui menetap di permukiman Israel di wilayah pendudukan, sebuah tindakan yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. Ia secara terbuka mendukung pencaplokan Tepi Barat dan berambisi untuk menghapuskan gagasan pembentukan negara Palestina.

Berikut adalah beberapa alasan utama yang melandasi penolakan terhadap kedua menteri tersebut:

Daftar kontroversi dan sikap politik kedua menteri Israel:

  • Mendukung penuh perluasan permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat.
  • Menyerukan pengusiran paksa warga Palestina dari wilayah Gaza.
  • Mendorong pencaplokan wilayah Palestina menjadi bagian dari otoritas Israel.
  • Melakukan tindakan provokatif terhadap aktivis kemanusiaan internasional.

Sikap-sikap tersebut tidak hanya memicu protes dari lembaga pegiat hak asasi manusia, tetapi juga mendapatkan kecaman dari berbagai pemerintah negara asing.

Upaya Mendorong Sanksi Uni Eropa

Micheal Martin menegaskan bahwa perilaku kedua menteri tersebut sudah sepatutnya dijatuhi sanksi secara kolektif di tingkat Uni Eropa. Ia berencana membawa isu ini ke forum yang lebih luas untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota lainnya.

Meskipun demikian, Martin menyadari bahwa mencapai kesepakatan bulat di tingkat Uni Eropa bukanlah perkara mudah. Irlandia berharap langkah tegas mereka bisa menjadi pemantik bagi kebijakan yang lebih luas terhadap pejabat Israel yang dinilai radikal.

Irlandia sebenarnya bukan negara pertama yang mengambil langkah berani ini. Beberapa negara di benua Eropa tercatat telah menerapkan larangan serupa bagi kedua tokoh tersebut.

Riwayat larangan masuk oleh negara-negara Eropa:

Negara Tahun Mulai Larangan Pejabat yang Dilarang
Inggris 2025 Ben Gvir & Smotrich
Prancis 2026 Itamar Ben Gvir
Spanyol 2026 Ben Gvir & Smotrich
Slovenia 2026 Ben Gvir & Smotrich

Data di atas menunjukkan tren penolakan yang semakin meluas di Eropa terhadap kebijakan sayap kanan ekstrem pemerintah Israel. Irlandia sendiri memang dikenal sebagai salah satu negara Eropa yang paling vokal dalam membela hak-hak warga Palestina.

Hubungan Diplomatik yang Kian Merenggang

Sikap kritis Irlandia mencapai puncaknya pada tahun 2024 saat mereka secara resmi mengakui kedaulatan negara Palestina. Keputusan tersebut membuat hubungan diplomatik kedua negara berada di titik terendah.

Sebagai bentuk protes atas pengakuan tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar memerintahkan penutupan kedutaan besar Israel di Dublin. Larangan masuk bagi Ben Gvir dan Smotrich ini pun diprediksi akan semakin memperkeruh ketegangan antara Irlandia dan Israel.

Artikel terkait

Rekomendasi