Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kini tengah mengarahkan fokus politiknya untuk merombak tatanan pemerintahan di Kuba. Strategi yang digunakan kabarnya mengadopsi taktik serupa saat Washington berhasil menggulingkan rezim di Venezuela.
Langkah agresif ini ditandai dengan penetapan dakwaan pembunuhan terhadap mantan pemimpin Kuba, Raul Castro. Pria berusia 94 tahun tersebut dituduh bertanggung jawab atas insiden jatuhnya dua pesawat sipil pada tahun 1996 silam.
Raul Castro sendiri merupakan adik kandung dari mendiang Fidel Castro, tokoh revolusi yang menjadi rival utama AS sejak 1959. Meski sudah tidak menjabat secara resmi, pengaruh Raul dinilai masih sangat besar di negara cerutu tersebut.
Upaya Mencari Pengkhianat Internal
Sebelum mengincar Kuba, militer Amerika Serikat telah lebih dulu melancarkan operasi penangkapan terhadap mantan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Operasi yang berlangsung awal tahun ini berhasil mengakhiri kekuasaan Maduro yang sebelumnya sempat menjadi buronan kasus narkoba.
Setelah jatuhnya Maduro, kepemimpinan Venezuela beralih ke tangan Wakil Presiden Delcy Rodriguez yang bersikap lebih kooperatif terhadap Amerika Serikat. Keberhasilan transisi di Venezuela inilah yang ingin direplikasi oleh pemerintahan Trump di Kuba.
Melansir laporan dari Wall Street Journal, Gedung Putih saat ini dikabarkan sedang mencari sosok "orang dalam" di pemerintahan Kuba. Sosok ini diproyeksikan sebagai "Delcy versi Kuba" yang bersedia membantu mendesak rezim Castro agar segera meletakkan jabatan.
Maria Elvira Salazar, salah satu anggota DPR AS, menegaskan bahwa dakwaan hukum terhadap Raul Castro adalah sebuah peringatan keras. Ia menyebut Trump sedang mengirimkan sinyal bahwa nasib Castro bisa berakhir tragis seperti Maduro jika tidak segera berubah.
Tantangan Perbedaan Karakteristik Negara
Meski memiliki ambisi besar untuk menumbangkan rezim Kuba pada akhir 2026, banyak pengamat meragukan efektivitas strategi ini. Kondisi internal di Havana dinilai jauh lebih stabil dan sulit ditembus dibandingkan dengan situasi di Venezuela beberapa waktu lalu.
Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi pembeda signifikan antara kondisi politik di Venezuela dan Kuba:
Faktor stabilitas rezim yang menghambat intervensi AS:
- Struktur Totalitarian yang Matang: Kuba telah berada di bawah sistem satu partai selama 67 tahun tanpa adanya kelompok oposisi politik yang terorganisir secara legal.
- Soliditas Pilar Kekuasaan: Hingga saat ini, belum terlihat adanya keretakan di tubuh Kementerian Dalam Negeri, angkatan bersenjata, maupun Partai Komunis Kuba.
- Efektivitas Aparat Keamanan: Berbeda dengan kekerasan masif rezim Maduro, intelijen Kuba lebih mengandalkan pengawasan ketat dan interogasi untuk meredam pembangkangan.
- Loyalitas Ideologi: Akar ideologi komunisme di Kuba dianggap jauh lebih tertanam kuat dalam birokrasi pemerintahan dibandingkan sistem di Venezuela.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa meskipun tekanan hukum dan politik terus diberikan, struktur pertahanan internal Kuba masih sangat kokoh. Hal ini membuat upaya pencarian sosok "pengkhianat" atau pembelot dari dalam pemerintahan menjadi tantangan yang sangat berat bagi intelijen Amerika.
Di sisi lain, posisi Kuba yang terus terhimpit oleh sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik mulai menunjukkan tanda-tanda pelunakan. Kabarnya, pihak Havana mulai membuka kemungkinan untuk melakukan negosiasi ulang dengan Washington demi stabilitas negara.
Pemerintahan Trump tampaknya tidak akan mundur dalam waktu dekat dan akan terus menggunakan instrumen hukum internasional sebagai senjata politik. Dunia kini menunggu apakah taktik "tekanan maksimum" ini akan membuahkan hasil atau justru memperpanjang kebuntuan diplomatik kedua negara.
