Aksi boikot menimpa Starbucks di Korea Selatan sejak awal pekan ini. Kim Hye Joon (30), pelanggan setia, mengkritik promosi Tank Day yang diluncurkan pada 18 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan 46 tahun Pemberontakan Gwangju.
Kim mengungkapkan kepada The Korea Times: "Ini sangat ceroboh. Saya tidak akan menghancurkan cangkir seperti di media sosial, tetapi jika ada kafe lokal, saya akan ke sana saja."
Pemberontakan Gwangju tercatat sebagai sejarah kelam di Korea. Terjadi pada 18 Mei 1980, gerakan pro-demokrasi ini meletus sebagai protes terhadap perpanjangan darurat militer oleh junta yang dipimpin Chun Doo Hwan. Tindakan militer menyebabkan ratusan tewas atau hilang. Sejak itu, diakui sebagai tonggak menuju demokratisasi Korea Selatan.
Roh (29), yang hanya ingin disebut nama belakangnya, menilai promosi tersebut naif. Ia lebih memilih kedai kopi lokal ketimbang Starbucks. "Ada kesadaran tak terucapkan tentang sejarah Korea," kata Roh. Hal tersebut menambah kemarahan publik terhadap merek kopi ini.
CEO Starbucks Korea memohon maaf: Kim Dong Young (29) menyebut promosi ini sebagai kesalahan marketing. Ia menegaskan akan menghindari Starbucks sementara waktu. Boikot ini terasa kuat di Gwangju, dengan kepadatan gerai tertinggi kedua setelah Seoul.
Ketua Shinsegae Group, Chung Yong Jin, yang memiliki Starbucks Korea, meminta maaf atas nama konglomerasi itu. Warga Gwangju mendesak penjelasan tentang bagaimana promosi ini disetujui. Di tengah hujan, kelompok masyarakat berkumpul di depan Shinsegae Department Store, menyerukan pengunduran diri Chung. Foto gerai yang kosong di Gwangju menyebar online.
Kondisi ini juga menjadi isu politik lokal: Menyusul pemilu lokal 3 Juni 2026, pemimpin DPK, Jung Chung-rae, meminta anggota dan kampanye menghindari Starbucks untuk mencerminkan sentimen publik. "Kandidat DPK mengunjungi Starbucks dapat meninggalkan kesan buruk," katanya. Jung mengusulkan hukuman berat bagi mereka yang menghina gerakan pro-demokrasi, mengacu pada praktik tegas Jerman terhadap Holocaust. Distorsi gerakan pro-demokrasi Gwangju dapat dipenjara hingga lima tahun berdasarkan undang-undang 2021.
Kubu calon Wali Kota Seoul dari DPK, Chong Won O, melarang internal Starbucks. Semua staf diwajibkan menghindari gerai tersebut dan membawa pulang barang-barang yang sudah dibeli untuk menghindari kesan mendukung. Politisi progresif lain seperti Son Sol dari Partai Progresif sayap kiri dan Kwon Young Kook dari Partai Keadilan menyerukan boikot Starbucks di media sosial.
Reaksi ini menjalar ke industri acara. Festival Jazz Seoul, yang berlangsung akhir pekan ini di Taman Olimpiade Distrik Songpa, mengumumkan tidak akan mengoperasikan stan Starbucks.
Starbucks di Korea Selatan berbatasan langsung dengan Korea Utara, berpusat di Seoul. Kejadian ini menunjukkan bagaimana sebuah kesalahan pemasaran dapat melibatkan sejarah, politik, dan emosi publik dalam satu waktu.
