Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 1.152 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Unit-unit ini merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah menjalani evaluasi ketat.
Keputusan tersebut diambil untuk memastikan setiap unit layanan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah. Proses pembenahan ini mencakup penyesuaian fasilitas agar layanan yang diberikan kepada masyarakat tetap aman dan sehat.
Komitmen Terhadap Standar Kualitas Program
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terkait standar mutu. Baginya, keamanan dan kualitas asupan gizi bagi masyarakat adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
"Seluruh SPPG wajib mematuhi regulasi yang ada agar hasil layanannya benar-benar berkualitas," ungkap Dadan dalam keterangan resminya pada Senin (25/5/2026). Ia menegaskan bahwa aspek kesehatan harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan program nasional ini.
Data menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2025, sebanyak 4.581 SPPG telah dievaluasi dan dihentikan sementara. Dari jumlah tersebut, mayoritas unit kini sudah kembali melayani masyarakat setelah dinyatakan lolos uji standar.
Berikut adalah rincian data operasional SPPG per Mei 2026:
| Status Operasional | Jumlah Satuan Pelayanan (SPPG) |
|---|---|
| Telah Kembali Beroperasi | 3.429 Unit |
| Masih dalam Tahap Perbaikan | 1.152 Unit |
| Total yang Pernah Dievaluasi | 4.581 Unit |
Data di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar mitra telah berhasil menyesuaikan layanannya dengan standar terbaru yang diminta oleh pemerintah. Sementara itu, sisanya masih terus didampingi untuk melakukan perbaikan infrastruktur secara menyeluruh.
Penyebab Pemberian Surat Peringatan
Beberapa unit layanan mendapatkan Surat Peringatan (SP) karena belum memenuhi kriteria teknis yang mendasar. Masalah utama yang ditemukan berkaitan dengan kesiapan fasilitas penunjang di lokasi operasional.
Beberapa poin krusial yang menjadi alasan penghentian sementara meliputi:
- Kondisi infrastruktur bangunan yang belum sesuai dengan standar keamanan pangan.
- Belum tersedianya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.
- Belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan kebersihan.
Pemenuhan syarat-syarat tersebut bersifat wajib bagi setiap mitra yang ingin terus berpartisipasi dalam program MBG. BGN menekankan bahwa kelengkapan dokumen dan fasilitas lingkungan merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program ini.
Peluang Kembali Beroperasi bagi Mitra
Meskipun operasional dihentikan untuk sementara, pemerintah tetap memberikan ruang bagi para mitra untuk memperbaiki diri. Dadan menyebutkan bahwa banyak dari mereka merupakan mitra lama yang telah berkontribusi sejak awal program.
Proses pembinaan terus dilakukan agar unit-pelayanan tersebut bisa memenuhi standar nasional yang terus diperbarui. Jika seluruh perbaikan telah rampung dan diverifikasi, izin operasional mereka akan segera dikembalikan.
"Kami sangat menghargai peran para mitra selama ini, itulah sebabnya kami melakukan pembinaan agar mereka bisa memberikan layanan yang lebih profesional," tutup Dadan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan dan terpercaya di masa depan.
