Kementerian Pariwisata (Kemenpar) baru saja merampungkan agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026 di Jakarta. Pertemuan besar ini berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 20 hingga 21 Mei 2026 di Gedung Sapta Pesona.
Fokus utama dari Rakornas kali ini adalah mempererat kerja sama antara berbagai sektor pemerintah, lembaga, dan daerah. Sinergi ini dianggap krusial untuk menciptakan ekosistem pariwisata Indonesia yang jauh lebih berkualitas di masa depan.
Dalam forum tersebut, Kemenpar secara resmi memperkenalkan Deklarasi Gerakan Keberlanjutan sebagai langkah nyata bagi seluruh pelaku industri. Gerakan ini mencakup komitmen dalam menghitung jejak karbon serta menerapkan manajemen pariwisata yang berbasis pada upaya konservasi.
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Puspa, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata kesiapan Indonesia. Menurutnya, Indonesia kini bersiap menjadi pelopor dalam pengembangan pariwisata dunia yang mengedepankan aspek tanggung jawab dan kelestarian lingkungan.
Langkah Nyata Mengurangi Emisi Karbon
Untuk memastikan transparansi dalam gerakan ini, Kemenpar bekerja sama dengan pihak Jejak.in untuk melakukan audit emisi selama acara berlangsung. Arfan Arlanda selaku CEO & Founder Jejak.in mengungkapkan data terkait dampak lingkungan dari pelaksanaan rakornas tersebut.
Berdasarkan perhitungan tim ahli, total emisi karbon yang terkumpul selama dua hari Rakornas Pariwisata 2026 mencapai 10 ton kgCO2e. Angka ini dihasilkan dari berbagai aktivitas pendukung yang terbagi dalam beberapa kategori utama.
Berikut adalah empat sumber utama penyumbang emisi selama kegiatan Rakornas:- Fasilitas tempat acara (venue) serta layanan akomodasi penginapan bagi para peserta.
- Seluruh moda transportasi yang digunakan untuk mobilitas selama pelaksanaan agenda.
- Penggunaan material fisik dan dokumen, termasuk konsumsi kertas dalam jumlah besar.
- Penyediaan kebutuhan konsumsi berupa makanan dan minuman untuk seluruh pihak yang terlibat.
Guna menyeimbangkan dampak emisi tersebut, Kemenpar telah menyiapkan program penyeimbang berupa penanaman sekitar 3.092 pohon. Penanaman ini akan disebar di sembilan titik strategis yang mencakup berbagai wilayah di Indonesia.
Lokasi penanaman melibatkan Politeknik Pariwisata di kota-kota seperti Bandung, Makassar, Palembang, Bali, Medan, hingga Lombok. Selain itu, Badan Otorita Pariwisata di wilayah Danau Toba, Labuan Bajo Flores, dan Borobudur juga turut serta dalam aksi hijau ini.
Pemilihan jenis pohon dilakukan secara cermat agar sesuai dengan karakteristik alam di masing-masing wilayah tujuan. Di Bali, pohon mangrove menjadi pilihan utama, sementara di Bandung akan ditanam pohon kopi, dan di Medan fokus pada pohon durian.
Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin tingkat keberlangsungan hidup bibit pohon yang ditanam nantinya. Seluruh pohon ini tidak hanya sekadar ditanam, melainkan akan dipantau secara ketat selama tiga tahun ke depan.
Proses monitoring tersebut bertujuan agar setiap pohon dapat tumbuh dengan sehat dan mampu menyerap emisi karbon secara maksimal. Arfan Arlanda menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Pariwisata atas kesempatan kolaborasi yang inspiratif ini.
Ia berharap inisiatif berskala kecil namun konsisten seperti ini dapat terus dilakukan di masa mendatang. Hal tersebut dinilai penting untuk mempercepat perwujudan visi Indonesia hijau yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Penyusunan Strategi Transformasi 2026
Rakornas tahun ini mengusung tema besar mengenai peningkatan optimalisasi, resiliensi, inovasi, dan keberlanjutan (ORIK). Tema ini menjadi fondasi bagi transformasi ekosistem kepariwisataan nasional dalam mencapai target-target strategis di tahun 2026.
Dalam sesi penutupan, Ni Luh Puspa menjelaskan bahwa kementeriannya telah menyusun Matriks Tindak Lanjut 2026. Dokumen ini berfungsi untuk mengintegrasikan beragam kegiatan konkret yang melibatkan lintas kementerian serta lembaga terkait.
Kemenpar juga telah menetapkan skema penilaian kinerja yang spesifik untuk 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Sinergi ini diperkuat melalui sejumlah nota kesepahaman (MoU) dan Rencana Aksi Bersama yang dirancang sebagai langkah cepat (quick wins).
Frans Teguh selaku Ketua Panitia Rakornas menekankan bahwa hasil dari pertemuan ini akan menjadi dokumen hidup. Artinya, setiap poin kesepakatan dapat terus dikembangkan dan ditindaklanjuti melalui program strategis di tiap unit kerja.
Pihaknya berkomitmen untuk terus menjalin sinergi dengan seluruh mitra strategis yang hadir dalam forum nasional tersebut. Kolaborasi yang lebih luas diharapkan mampu membangun ekosistem pariwisata yang jauh lebih tangguh dan optimal secara menyeluruh.
Target Ambisius Pariwisata Nasional
Meskipun kondisi global saat ini masih dilingkupi ketidakpastian, pemerintah tetap optimis terhadap performa sektor pariwisata. Wamenpar meyakini bahwa target kinerja tahun 2026 tetap berada dalam jangkauan berkat semangat kolaborasi semua pihak.
Rincian target kinerja sektor pariwisata nasional untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:| Indikator Kinerja | Target Tahun 2026 |
|---|---|
| Kunjungan Wisatawan Mancanegara | 16 juta – 17,6 juta kunjungan |
| Pergerakan Wisatawan Nusantara | 1,18 miliar perjalanan |
| Perolehan Devisa Pariwisata | 22 – 24,7 miliar dolar AS |
| Kontribusi terhadap PDB Nasional | 4,6 persen – 4,7 persen |
Data-data di atas mencerminkan target besar pemerintah dalam memulihkan serta meningkatkan nilai ekonomi dari sektor pariwisata. Pencapaian ini diharapkan mampu membawa dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Ni Luh Puspa menekankan bahwa angka-angka tersebut bukan sekadar statistik di atas kertas. Target tersebut merepresentasikan terciptanya jutaan lapangan kerja baru serta pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai daerah.
Selain itu, kesuksesan target ini diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan nasional terhadap kekayaan alam dan budaya Indonesia. Untuk mencapainya, akselerasi implementasi Undang-Undang Kepariwisataan dan kerangka RIPPARNAS harus segera dijalankan.
Ia juga berpesan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan pelaku industri untuk tetap konsisten dalam bekerja sama. Setiap kebijakan yang diambil harus selalu selaras dengan empat pilar utama, yakni optimalisasi, resiliensi, inovasi, dan keberlanjutan.
Wamenpar mengajak semua pihak untuk membuktikan bahwa industri pariwisata adalah motor penggerak ekonomi yang kuat. Sektor ini harus menjadi katalisator bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi dunia yang dinamis.
Kolaborasi Daerah dan Dukungan Kemendagri
Dukungan untuk sektor pariwisata juga datang dari Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Ia menegaskan pentingnya keselarasan visi antara pusat dan daerah dalam membangun ekosistem pariwisata.
Kemendagri berkomitmen untuk membantu memecahkan berbagai tantangan besar yang sering dihadapi di lapangan. Masalah tersebut meliputi perbaikan infrastruktur, peningkatan budaya keramah-tamahan (hospitality), hingga penguatan citra kota atau city branding.
Bima Arya menyatakan kesiapannya untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang dirasa menghambat langkah kepala daerah dalam memajukan wisata. Regulasi terkait perhotelan, pajak, dan aturan lainnya akan dievaluasi secara mendalam demi kepentingan bersama.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mulai menerapkan prinsip ORIK dalam pengembangan wilayahnya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, sebagai bentuk dukungan nyata.
Langkah konkret yang mereka lakukan meliputi penyusunan paket wisata bundling serta integrasi antar acara pariwisata (event linkage). Pada aspek ketahanan, mereka melakukan diversifikasi pasar dan memperketat standar kesehatan serta keamanan industri (CHSE).
Untuk inovasi, Kepulauan Riau fokus pada penguatan pemasaran digital melalui kolaborasi berbagai elemen pemangku kepentingan. Sementara pada pilar keberlanjutan, mereka mulai memperkenalkan dan menerapkan konsep pariwisata regeneratif yang ramah lingkungan.
Nyanyang berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dapat memberikan energi tambahan bagi pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan mampu membawa sektor pariwisata daerah menuju level yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
