Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) kini tengah fokus menyusun skema tata kelola kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) khusus untuk industri kreatif. Langkah ini bertujuan agar regulasi yang ada tetap relevan dengan cepatnya perkembangan teknologi saat ini.
Dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tersebut, Kemenekraf menjalin kolaborasi strategis bersama Microsoft serta AMANA Solutions. Kemitraan ini diharapkan mampu menciptakan standar pemanfaatan AI yang mendukung para pelaku ekonomi kreatif di tanah air.
Kemenekraf juga telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) guna menjaring aspirasi dari berbagai pihak terkait. Diskusi ini melibatkan perwakilan pemerintah, akademisi, asosiasi industri, lembaga riset, hingga para praktisi kreatif.
Melalui keterlibatan lintas sektor, diharapkan muncul sebuah kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran bagi ekosistem digital Indonesia. Hal ini penting mengingat penggunaan AI mulai merambah berbagai lini pekerjaan kreatif.
Fokus Utama Kebijakan AI di Sektor Kreatif
Muhammad Neil El Himam selaku Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kemenekraf menjelaskan bahwa AI punya potensi besar meningkatkan daya saing nasional. Namun, ia menekankan adanya tantangan mendasar yang harus segera diatasi lewat payung hukum.
Setidaknya ada tiga poin krusial yang menjadi perhatian utama Kemenekraf dalam mengatur teknologi AI di sektor ini. Fokus tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak para kreator.
Berikut adalah tiga aspek penting yang menjadi prioritas dalam penyusunan regulasi AI:
- Status legalitas dan hak cipta untuk karya seni atau konten yang dihasilkan dengan bantuan AI.
- Prinsip transparansi mengenai sejauh mana keterlibatan AI dalam proses pembuatan sebuah karya.
- Perlindungan terhadap persona digital mencakup kemiripan suara serta wajah individu agar tidak disalahgunakan.
Ketiga poin di atas menjadi fondasi utama dalam menciptakan aturan yang adil bagi pemilik karya asli maupun pengguna teknologi baru. Hal ini sekaligus merespons kekhawatiran publik mengenai etika penggunaan kecerdasan buatan.
Pentingnya Kepastian Hukum bagi Kreator
Neil menegaskan bahwa kejelasan mengenai status kekaryaan dan perlindungan persona digital sangat mendesak untuk dibahas. Hal ini disampaikan dalam keterangan resminya pada Kamis (4/6/2026) terkait optimisme pemanfaatan teknologi tersebut.
Menurutnya, regulasi yang transparan akan membantu membangun ekosistem kreatif yang jauh lebih sehat dan kompetitif. Tanpa aturan yang jelas, inovasi justru bisa terhambat oleh ketidakpastian hukum di masa depan.
Pemerintah berharap kebijakan ini nantinya dapat memberikan rasa aman bagi para seniman dan pelaku industri dalam bereksperimen. Inovasi tetap didorong, namun tetap harus berada dalam koridor perlindungan hak asasi dan intelektual.
Kejelasan hukum di aspek-aspek tersebut dianggap sebagai kunci utama dalam memacu kreativitas di era digital. Dengan begitu, teknologi AI tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan alat pendukung kemajuan ekonomi kreatif nasional.
