Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang memacu program listrik desa (lisdes) demi memperluas akses energi ke seluruh pelosok tanah air. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh desa di Indonesia mendapatkan aliran listrik secara merata dalam kurun waktu empat tahun ke depan.
Target ambisius tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang diperkuat melalui hasil rapat terbatas pada Agustus 2025 lalu. Pemerintah fokus pada percepatan infrastruktur kelistrikan agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat luas.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan target elektrifikasi tersebut. Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI pada Kamis (5/6/2026).
Dukungan Lintas Sektor dan Perizinan
Tri Winarno menjelaskan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak, terutama terkait regulasi penggunaan lahan. Percepatan izin di kawasan hutan dan pemanfaatan lahan perkebunan warga menjadi faktor krusial dalam pembangunan jaringan.
Selain masalah perizinan, kondisi infrastruktur dasar seperti kualitas jalan dan jembatan juga memengaruhi kelancaran distribusi material ke wilayah pelosok. Tanpa akses jalan yang memadai, pengiriman komponen listrik ke daerah terpencil akan menghadapi kendala besar.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya ketersediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal. Solusi ini dianggap paling efektif untuk menjangkau wilayah yang sulit ditembus oleh jaringan listrik konvensional atau transmisi utama.
Guna mengatasi hambatan tersebut, Kementerian ESDM mendorong pembentukan tim terpadu yang melibatkan berbagai kementerian terkait. Kolaborasi ini mencakup kementerian di bidang kehutanan, lingkungan hidup, hingga urusan dalam negeri agar koordinasi berjalan lebih solid.
Skema Pembangunan dan Alokasi Anggaran
Untuk periode 2026 hingga 2027, pemerintah telah menyusun rencana matang melalui skema pembangunan tahun jamak atau multiyears. Program lisdes ini ditargetkan mampu menjangkau hingga 3.850 lokasi berbeda di seluruh Indonesia.
Berikut adalah rincian anggaran yang disiapkan pemerintah untuk mendukung program listrik desa tersebut:| Tahun Anggaran | Jumlah Alokasi Dana |
|---|---|
| Tahun 2026 | Rp 10,34 Triliun |
| Tahun 2027 | Rp 8,31 Triliun |
| Total Anggaran | Rp 18,65 Triliun |
Dana besar yang disiapkan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menutup celah ketimpangan akses energi antara kota dan desa. Alokasi tersebut akan dibagi ke dalam dua tahap utama untuk memastikan pengerjaan proyek berjalan konsisten.
Detail Infrastruktur dan Target Lokasi
Secara teknis, program ini akan dibagi menjadi dua metode penyaluran listrik berdasarkan kondisi geografis wilayah sasaran. Sebagian besar akan disambungkan ke sistem jaringan utama (grid), sementara sisanya menggunakan sistem mandiri bertenaga surya.
Rincian teknis pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mencakup beberapa poin utama berikut:- Pembangunan infrastruktur berbasis jaringan (grid) di 3.457 lokasi berbeda.
- Penyediaan PLTS komunal untuk melistriki 393 lokasi terisolasi.
- Pembangunan pembangkit dengan total kapasitas mencapai 79.375 kilowatt peak (kWp).
- Pemasangan sistem penyimpanan energi berbasis baterai sebesar 118.804 kilowatt hour (kWh).
- Penyediaan gardu distribusi dengan kapasitas total mencapai 295.160 kilovolt ampere (kVA).
Selain komponen pembangkit, pemerintah juga akan membangun jaringan kabel yang sangat masif guna menghubungkan sumber listrik ke rumah warga. Jaringan Tegangan Menengah (JTM) akan dibangun sepanjang 14.289 kilometer sirkuit (kms).
Sementara itu, untuk penyaluran langsung ke pemukiman, akan dibangun Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 9.707 kms. Seluruh upaya ini diharapkan mampu menciptakan kedaulatan energi yang merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.
