Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, mengambil langkah drastis dengan memotong gajinya sendiri sebesar 50 persen pada Senin (25/5/2026). Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk meredakan gelombang protes anti-pemerintah yang semakin memanas di negara tersebut.
Dalam pidatonya di kota Sucre, Paz menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk komitmennya terhadap negara. Ia berharap pengorbanan finansial tersebut dapat menunjukkan empati pemerintah terhadap kesulitan ekonomi yang dialami rakyat.
Sebagai gambaran, gaji bulanan Presiden Paz saat ini berada di angka 24.000 boliviano atau setara dengan Rp 62 juta. Meski angka tersebut termasuk yang terendah di antara pemimpin negara Amerika Latin, jumlahnya tetap delapan kali lipat lebih besar dibanding pendapatan rata-rata warga Bolivia.
Eskalasi Protes dan Kelangkaan Kebutuhan Pokok
Meski telah mengumumkan pemotongan gaji, langkah tersebut ternyata belum mampu meredam kemarahan para demonstran. Kelompok pengunjuk rasa tetap teguh pada tuntutan awal mereka, yaitu pengunduran diri Rodrigo Paz dari kursi kepresidenan.
Aksi blokade jalan menuju ibu kota administratif, La Paz, telah berlangsung selama hampir satu bulan penuh. Dampaknya sangat serius, di mana warga mulai kesulitan mendapatkan pasokan makanan, bahan bakar, hingga obat-obatan di pasar.
Daftar kelompok masyarakat yang terlibat dalam aksi unjuk rasa besar-besaran ini:
- Para pekerja tambang dari berbagai wilayah.
- Kelompok petani yang terdampak kondisi ekonomi.
- Buruh pabrik yang menuntut kenaikan upah.
- Berbagai aliansi kelompok masyarakat adat lainnya.
Ribuan massa dari berbagai sektor ini turun ke jalan untuk ketiga kalinya dalam sepekan terakhir. Mereka bergerak dari El Alto menuju pusat La Paz sambil menyuarakan tuntutan agar presiden segera meletakkan jabatannya.
Bentrokan dengan Aparat Keamanan
Situasi di lapangan dilaporkan sempat memanas ketika massa mencoba menerobos barikade polisi yang menjaga ketat gedung parlemen. Bentrokan fisik pun tak terhindarkan antara pihak keamanan dan pengunjuk rasa.
Aparat kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang semakin tidak terkendali. Di sisi lain, massa membalas dengan lemparan batu dan tongkat kayu untuk mempertahankan posisi mereka.
Sebelumnya, pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk menenangkan situasi, termasuk memecat Menteri Tenaga Kerja yang dinilai tidak kompeten. Namun, langkah-langkah administratif tersebut dianggap tidak menyentuh akar permasalahan yang diinginkan rakyat.
Akar Krisis Ekonomi di Bolivia
Krisis ini bermula dari ketidakstabilan ekonomi yang melanda Bolivia sejak tahun lalu, terutama terkait kelangkaan devisa. Masalah semakin pelik karena pemerintah dinilai gagal dalam mengelola pasokan BBM dan mengendalikan inflasi yang terus merangkak naik.
Berikut adalah poin-poin utama yang memicu kemarahan publik terhadap pemerintahan Paz:
- Tuntutan kenaikan upah minimum yang dianggap sudah tidak layak.
- Ketidakpastian stok bahan bakar minyak di berbagai SPBU.
- Kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
- Kebijakan pencabutan subsidi BBM yang membebani masyarakat kelas bawah.
Rodrigo Paz, yang memiliki latar belakang sebagai ekonom, awalnya diharapkan mampu membawa perubahan setelah dua dekade pemerintahan sosialis. Namun, tantangan ekonomi yang ditinggalkan era sebelumnya ternyata jauh lebih berat dari perkiraan semula.
Tekanan Politik dan Dukungan Internasional
Mantan Presiden Evo Morales turut memberikan tekanan dengan mendesak agar pemilihan umum baru segera digelar dalam waktu 90 hari. Morales sendiri saat ini tengah menghadapi masalah hukum terkait tuduhan perdagangan anak di bawah umur.
Meskipun diguncang dari dalam negeri, posisi Rodrigo Paz dikabarkan masih mendapatkan dukungan kuat dari Amerika Serikat. Hal ini memberikan sedikit ruang bagi pemerintah untuk mencoba menawarkan dialog kembali kepada kelompok demonstran.
Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa blokade jalan akan segera berakhir dalam waktu dekat. Masyarakat Bolivia kini menantikan apakah kebijakan dialog yang ditawarkan presiden dapat membuahkan hasil nyata atau situasi justru akan semakin memburuk.
