Indonesia saat ini menempati posisi keempat di dunia sebagai negara dengan populasi penduduk yang melek internet paling banyak. Kondisi ini menjadi modal sekaligus potensi yang sangat besar bagi perkembangan industri keuangan nasional.
Meskipun penggunaan internet sangat tinggi, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal masih tergolong rendah. Dari total 280 juta penduduk Indonesia, sebanyak 70 persen di antaranya masih masuk dalam kategori underbanked atau unbanked.
Peluang Inklusi Keuangan bagi Penduduk Tanpa Rekening Bank
Penduduk dalam kategori ini merupakan mereka yang belum terlayani secara maksimal oleh perbankan atau bahkan tidak memiliki rekening sama sekali. Segmen pasar yang luas ini menjadi peluang emas bagi penyedia layanan teknologi untuk masuk dan menjembatani kesenjangan akses keuangan.
Director & Country Manager 1datapipe Indonesia, Herrias Yusmawan, memberikan penjelasannya dalam sebuah pertemuan media yang berlangsung di Jakarta belum lama ini. Ia menyoroti kendala utama yang dihadapi oleh berbagai lembaga keuangan saat mencoba menyasar kelompok masyarakat tersebut.
Menurut Herrias, lembaga keuangan sering kali kesulitan mendapatkan gambaran utuh mengenai profil calon nasabah dari kelompok underbanked atau unbanked. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki rekam jejak atau data historis keuangan yang lengkap di sistem perbankan konvensional.
Sekalipun calon nasabah mengisi formulir data tertentu, keakuratan dan pertanggungjawaban informasi tersebut tetap sulit dipastikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem verifikasi yang lebih canggih untuk menganalisis karakter calon peminjam secara objektif.
Beberapa kriteria penting yang harus diverifikasi oleh lembaga keuangan meliputi:
- Iktikad atau niat baik calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.
- Kapasitas atau kemampuan finansial nasabah untuk membayar cicilan sesuai dengan jumlah pinjaman.
- Ketersediaan agunan atau jaminan aset yang dapat dipertanggungjawabkan untuk jenis pinjaman tertentu.
Penilaian yang menyeluruh terhadap poin-poin tersebut membantu lembaga keuangan meminimalisir risiko kredit bermasalah di kemudian hari. Dengan sistem verifikasi yang tepat, inklusi keuangan dapat berjalan lebih aman dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.
Manfaat Data Alternatif dalam Manajemen Risiko
Herrias menjelaskan bahwa kelompok masyarakat unbanked umumnya tidak memiliki data yang tercatat di biro kredit. Sebagai solusinya, pemanfaatan data alternatif menjadi kunci bagi perbankan agar tetap bisa menyalurkan pinjaman secara tepat sasaran.
Salah satu sumber informasi yang sangat potensial untuk dimanfaatkan adalah data telekomunikasi. Di Indonesia, jumlah nomor telepon genggam yang aktif saat ini mencapai angka sekitar 200 juta unit.
Data tersebut menunjukkan bahwa hampir setiap individu memiliki ponsel, bahkan banyak yang memiliki lebih dari satu perangkat. Dari penggunaan telepon seluler ini, lembaga keuangan dapat mengidentifikasi pola perilaku calon nasabah secara lebih mendalam.
Beberapa indikator perilaku yang bisa dipantau melalui data telekomunikasi adalah:
- Durasi atau masa aktif penggunaan nomor telepon genggam yang dimiliki calon nasabah.
- Frekuensi serta volume transaksi pulsa atau paket data yang dilakukan dalam periode tertentu.
- Besaran pemakaian layanan telekomunikasi harian serta intensitas pengisian ulang kuota internet.
Selain telekomunikasi, informasi dari media sosial dan platform e-commerce juga dapat memberikan gambaran mengenai gaya hidup serta karakter seseorang. Semua data ini membantu lembaga keuangan membangun profil risiko yang lebih komprehensif bagi calon nasabah.
Dukungan Teknologi untuk Keputusan Kredit yang Akurat
Perusahaan 1datapipe hadir untuk memberikan dukungan teknologi bagi lembaga keuangan dalam memverifikasi calon nasabah. Proses verifikasi ini mengandalkan berbagai sumber data alternatif, mulai dari informasi demografi hingga aktivitas di media sosial.
Tujuannya adalah agar saat aplikasi pinjaman disetujui, lembaga keuangan memiliki tingkat kepercayaan yang jauh lebih tinggi. Ketepatan dalam menentukan nominal pinjaman juga menjadi lebih akurat sesuai dengan profil risiko masing-masing individu.
Tantangan besar bagi sektor perbankan nasional adalah fakta bahwa baru 30 persen masyarakat yang sudah memiliki produk layanan keuangan. Sementara 70 persen sisanya masih berada di luar jangkauan radar perbankan karena ketiadaan data yang lengkap.
Herrias menegaskan bahwa kelompok 70 persen ini merupakan pasar yang sangat potensial dan tidak semuanya memiliki risiko buruk. Sebagian besar dari mereka sebenarnya layak mendapatkan akses pinjaman jika profilnya bisa dianalisis dengan benar.
Hal ini sejalan dengan mandat pemerintah untuk terus meningkatkan angka inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Edukasi mengenai pentingnya pengelolaan data dan akses keuangan menjadi misi yang terus diusung dalam industri ini.
Solusi berbasis analitik yang menghasilkan skor dan atribut tertentu sangat membantu pihak bank dalam mengambil keputusan kredit. Melalui sistem ini, bank mendapatkan informasi tambahan yang tidak tersedia di biro kredit konvensional.
Tanpa rekam jejak rekening bank, biro kredit memang tidak dapat memberikan informasi apa pun mengenai segmen masyarakat ini. Di sinilah peran solusi teknologi hadir untuk memastikan pasar potensial tersebut tetap bisa mendapatkan layanan keuangan yang memadai.
