Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga acuan di tengah ketidakpastian global mendapatkan apresiasi dari pihak legislatif. Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menilai langkah ini sebagai sikap mandiri yang memperhatikan kepentingan dalam negeri alih-alih mengikuti tekanan eksternal, termasuk dari Amerika Serikat.
Harris menilai keputusan ini menunjukkan bahwa BI tidak tunduk kepada tekanan dari Amerika. Ia menjelaskan bahwa kebijakan BI didasarkan pada situasi domestik, bukan hanya mengikuti keputusan The Fed. Hibah ini dihasilkan dari pertemuan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada tanggal 20 hingga 21 Mei 2025.
RDG tersebut memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin ke angka 5,50%. Sedangkan untuk Deposit Facility turun menjadi 4,75% dan Lending Facility menjadi 6,25%. Langkah ini dianggap sesuai dengan inflasi yang rendah serta penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Harris menambahkan bahwa keputusan BI ini tidak berdiri sendiri. Langkah tersebut disusun bersamaan dengan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang terintegrasi. Dia menyoroti strategi BI dalam memperkuat intervensi di pasar valuta asing, pelonggaran rasio likuiditas, serta perluasan sistem pembayaran digital dan QRIS antarnegara.
"Kebijakan memperluas QRIS antarnegara merupakan langkah berani dalam memperkuat ekonomi digital kita," ujarnya. Harris menekankan bahwa ini penting untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perdagangan lintas batas negara.
Kendati demikian, Harris juga mengingatkan agar memperhatikan beberapa hal penting. Dia meragukan seberapa cepat kebijakan ini dapat berpindah ke sektor riil dan dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Ia mempertanyakan apakah bank akan segera menurunkan suku bunga kredit dan jika masyarakat dapat langsung mengakses kredit produktif.
Ia juga mengingatkan bahwa risiko eksternal tetap harus diwaspadai, terutama terkait nilai tukar rupiah. "Volatilitas global masih tinggi. Meskipun BI berkomitmen menjaga rupiah, eksposur kita terhadap gejolak global itu nyata," tegas Harris.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya inovasi kebijakan moneter ke depan, termasuk sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. "Koordinasi fiskal-moneter yang konkret sangat dibutuhkan, bukan hanya sekadar slogan sinergi," ujarnya.
Terakhir, Harris juga melihat perlunya pemerataan infrastruktur digital agar transformasi sistem pembayaran digital tidak hanya dapat dinikmati di perkotaan saja. "Transformasi digital seharusnya tidak eksklusif. Wilayah di luar Jawa, banyak yang belum siap. Pemerintah dan BI harus memacu pembangunan infrastruktur dan literasi," tutupnya.
```
