Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menghentikan sementara pendaftaran dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan moratorium ini diambil sebagai langkah strategis pimpinan baru BGN dalam menata pelaksanaan program serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan rencana kerja yang berfokus pada penghematan biaya. Meskipun anggaran saat ini telah disesuaikan menjadi Rp268 triliun, Nanik berharap angka tersebut masih bisa ditekan tanpa harus mengurangi jumlah penerima manfaat.
Empat Langkah Utama Perbaikan Program
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis (4/6/2026), Nanik menjelaskan ada empat poin krusial yang akan dijalankan BGN. Langkah-langkah ini bertujuan agar program unggulan pemerintah tersebut berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Berikut adalah empat pilar strategi yang disiapkan oleh Badan Gizi Nasional:
- Refocusing Penerima Manfaat: Melakukan validasi ulang data agar bantuan makanan bergizi benar-benar diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan.
- Moratorium Dapur Baru: Menghentikan sementara pembangunan titik dapur baru untuk mengevaluasi efektivitas fasilitas yang sudah ada.
- Standardisasi Operasional: Membenahi dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar kualitas pangan serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di dalamnya.
- Ekspansi Wilayah 3T: Memperluas jangkauan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan skema pembiayaan yang lebih kreatif dan efisien.
Melalui strategi tersebut, BGN berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola program MBG dari hulu ke hilir. Fokus utamanya adalah memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal bagi gizi masyarakat.
Evaluasi Puluhan Ribu Dapur Aktif
Saat ini, tercatat sudah ada lebih dari 27 ribu unit dapur MBG yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Nanik menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap puluhan ribu dapur tersebut sebelum memutuskan menambah titik baru.
Pihaknya akan memetakan kebutuhan dapur di setiap kecamatan agar tidak terjadi pemborosan fasilitas. Jika sebuah wilayah dirasa sudah cukup terlayani dengan jumlah dapur yang ada, maka pembangunan fasilitas tambahan tidak akan dilakukan.
Kondisi sebaran dapur Makan Bergizi Gratis saat ini:
| Kategori Wilayah | Kondisi Saat Ini | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Wilayah Aglomerasi/Kota | Jumlah dapur cenderung menumpuk | Evaluasi jumlah dan moratorium pembangunan baru |
| Daerah 3T | Jangkauan belum optimal | Prioritas perluasan dengan skema non-APBN |
| Dapur Tidak Standar | Kualitas makanan/tata kelola rendah | Evaluasi ketat hingga potensi suspensi operasional |
Data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan sebaran fasilitas yang perlu segera dibenahi. Pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak di daerah pelosok juga mendapatkan akses gizi yang sama dengan mereka yang berada di perkotaan.
Optimalisasi Fasilitas di Daerah Terpencil
Presiden telah memberikan instruksi khusus agar BGN lebih memprioritaskan daerah 3T yang selama ini belum tersentuh. Untuk wilayah dengan jumlah penerima sedikit, BGN tidak akan membangun gedung dapur baru yang memakan biaya besar.
Sebagai solusinya, BGN akan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada seperti kantin sekolah atau fasilitas umum lainnya. Nanik menyebutkan bahwa di beberapa daerah 3T, jumlah sasaran mungkin hanya berkisar antara 47 hingga 200 orang saja.
Selain pemanfaatan fasilitas lokal, skema pembiayaan untuk daerah terpencil juga akan dikombinasikan. Sumber dana bisa berasal dari hibah maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
