Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis dipelajari di seluruh jenjang sekolah di Indonesia memicu tanggapan dari praktisi pendidikan. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai kebijakan baru ini berisiko memperberat beban kurikulum yang sudah ada.
Selain masalah kepadatan materi, P2G juga menyoroti kendala serius terkait ketersediaan tenaga pengajar profesional di tanah air. Pemerintah dianggap akan kesulitan memenuhi kebutuhan pengajar bahasa asing tersebut di ribuan sekolah secara serentak.
Tantangan Ketersediaan Guru Profesional
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menyatakan bahwa Indonesia saat ini masih menghadapi krisis kekurangan sekitar 480 ribu guru. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik tersebut sulit tercapai jika melihat pola rekrutmen dalam beberapa tahun terakhir.
Satriwan menekankan bahwa sudah sekitar enam tahun pemerintah tidak membuka rekrutmen untuk guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kondisi ini dikhawatirkan membuat sekolah tidak memiliki guru profesional yang kompeten untuk mengajarkan bahasa Prancis secara efektif.
Rencana pengajaran bahasa Prancis ini sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris, Kamis (28/5/2026). Ia memandang penguasaan bahasa tersebut penting demi mengikuti perkembangan dunia di masa depan.
Fokus pada Kemampuan Dasar Siswa
P2G sebenarnya tidak menampik bahwa bahasa asing selain bahasa Inggris sudah tersedia dalam kurikulum nasional. Beberapa pilihan bahasa yang sudah ada meliputi bahasa Arab, Jepang, Mandarin, Korea, Jerman, hingga Prancis itu sendiri.
Bahasa-bahasa tersebut bahkan telah diajarkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan pariwisata dan perhotelan untuk menunjang karier siswa. Namun, penguatan kompetensi dasar dinilai jauh lebih mendesak dibandingkan penambahan mata pelajaran baru secara menyeluruh.
P2G memaparkan data mengenai rendahnya hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) SMA tahun 2025 sebagai berikut:
| Mata Pelajaran | Rata-rata Nilai |
|---|---|
| Bahasa Inggris | 24,93 |
| Matematika | 36,10 |
Data di atas menunjukkan bahwa kemampuan fondasi siswa Indonesia pada mata pelajaran utama masih sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, pemerintah diminta lebih memprioritaskan perbaikan kualitas pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.
Saran Alternatif sebagai Ekstrakurikuler
Kabid Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menyarankan agar bahasa Prancis dan Portugis tidak dijadikan mata pelajaran wajib di kelas. Ia mengusulkan agar bahasa-bahasa tersebut cukup dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler atau klub bahasa bagi siswa yang berminat.
Langkah ini dianggap lebih realistis mengingat bahasa Prancis belum menjadi kebutuhan mendesak dalam komunikasi perdagangan global Indonesia. Selain itu, bahasa Inggris tetap menjadi alat komunikasi internasional utama yang harus dikuasai siswa terlebih dahulu.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa kebijakan ini perlu ditinjau kembali menurut perspektif P2G:
- Pemerintah masih harus menyelesaikan masalah kekurangan ratusan ribu guru profesional di berbagai daerah.
- Beban kurikulum siswa sudah cukup padat, sehingga penambahan mata pelajaran wajib bisa menurunkan efektivitas belajar.
- Berdasarkan data UNESCO, Prancis tidak termasuk dalam 10 besar negara tujuan studi utama bagi warga negara Indonesia.
- Rendahnya nilai rata-rata matematika dan bahasa Inggris siswa menunjukkan perlunya fokus pada pembenahan literasi dan numerasi dasar.
Dengan menjadikan bahasa Prancis sebagai opsi tambahan atau ekstrakurikuler, minat siswa dapat tetap terfasilitasi tanpa membebani sistem pendidikan nasional. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan skala prioritas demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.
