Pemerintah Thailand resmi mengambil langkah tegas dengan memangkas durasi tinggal bebas visa bagi turis asing dari 93 negara. Kebijakan baru ini mulai diberlakukan sebagai upaya serius pemerintah dalam menekan angka kriminalitas lintas negara yang melibatkan warga negara asing.
Keputusan tersebut telah disahkan dalam rapat kabinet yang berlangsung pada Selasa (19/5) waktu setempat. Langkah ini dianggap cukup berani mengingat sektor pariwisata merupakan pilar ekonomi vital yang menyumbang lebih dari 10 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Thailand.
Evaluasi Masa Tinggal Berdasarkan Negara
Menteri Pariwisata Thailand, Surasak Phancharoenworakul, menyatakan bahwa durasi bebas visa tidak akan lagi diberikan secara seragam. Durasi masa tinggal bagi para pelancong kini akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi spesifik terhadap masing-masing negara asal.
Sebagian besar negara akan mengalami pemotongan masa tinggal menjadi maksimal 30 hari saja. Bahkan, beberapa negara tertentu hanya akan mendapatkan izin tinggal selama 15 hari dalam kebijakan terbaru ini.
Padahal, aturan bebas visa selama 60 hari tersebut baru saja diimplementasikan pada Juli 2024 silam. Saat itu, kebijakan tersebut ditujukan untuk memacu pemulihan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi panjang.
Meskipun durasi otomatis dihapus, juru bicara pemerintah menyebutkan bahwa turis masih memiliki opsi untuk memperpanjang masa tinggal mereka. Namun, proses ini tidak lagi berjalan otomatis dan mengharuskan turis mendatangi kantor imigrasi secara langsung.
Berikut adalah poin-poin penting terkait perubahan aturan perpanjangan visa tersebut:
- Turis tetap diperbolehkan memperpanjang masa tinggal sebanyak satu kali melalui kantor imigrasi resmi.
- Pemberian izin perpanjangan sepenuhnya berada di bawah wewenang petugas imigrasi yang bertugas.
- Pelancong diwajibkan memberikan alasan yang kuat dan jelas mengenai urgensi mereka untuk tinggal lebih lama di Thailand.
Penjelasan di atas menegaskan bahwa pengawasan terhadap mobilitas warga asing kini menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan Thailand.
Daftar Negara Terdampak dan Alasan Keamanan
Kebijakan pemangkasan durasi tinggal ini berdampak pada sejumlah wilayah strategis di seluruh dunia. Beberapa wilayah yang masuk dalam daftar pengetatan antara lain adalah 29 negara di kawasan Schengen Eropa, Amerika Serikat, dan Israel.
Selain itu, sejumlah negara di kawasan Amerika Selatan juga tidak luput dari aturan baru ini. Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari operasi pembersihan kejahatan transnasional.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bermaksud menyasar negara tertentu secara khusus. Fokus utama mereka adalah menindak individu-individu yang selama ini menyalahgunakan kemudahan sistem visa untuk aktivitas ilegal.
Kepolisian Thailand belakangan ini memang gencar melakukan penangkapan terhadap WNA yang terlibat kasus kriminal serius. Kasus-kasus tersebut meliputi peredaran narkotika skala besar, jaringan perdagangan manusia, hingga penyalahgunaan izin tinggal untuk bisnis ilegal.
Ringkasan mengenai latar belakang pengetatan aturan ini dapat dilihat pada tabel berikut:
| Faktor Pendorong | Dampak yang Ditemukan |
|---|---|
| Penyalahgunaan Visa | WNA membuka bisnis ilegal tanpa izin resmi di Thailand. |
| Kriminalitas Global | Meningkatnya kasus peredaran narkoba dan perdagangan manusia. |
| Keamanan Nasional | Perlunya skrining lebih ketat terhadap individu yang masuk. |
Informasi di atas menunjukkan bahwa aspek keamanan kini menjadi pertimbangan utama di atas kemudahan akses bagi wisatawan asing.
Tantangan Sektor Pariwisata Thailand
Pengetatan aturan ini muncul di saat kondisi pariwisata Thailand sebenarnya belum pulih sepenuhnya seperti sebelum masa pandemi. Berdasarkan data kementerian terkait, kunjungan asing pada kuartal pertama tahun 2026 justru menurun 3,4 persen dibanding tahun lalu.
Penurunan paling signifikan terlihat pada segmen wisatawan dari Timur Tengah yang anjlok hingga sepertiga dari jumlah biasanya. Hal ini dipicu oleh ketegangan geopolitik akibat Perang Iran yang mengganggu banyak rute penerbangan internasional.
Walaupun menghadapi berbagai tantangan keamanan dan situasi global yang tidak menentu, Thailand tetap optimistis. Pemerintah tetap mematok target kunjungan sebanyak 33,5 juta turis asing hingga akhir tahun 2026 mendatang.
Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya yang tercatat di angka 33 juta kunjungan. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih aman dan berkualitas bagi pengunjung yang taat aturan.
