Pemerintah memutuskan untuk melakukan penghematan besar-besaran pada anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa alokasi dana tersebut akan dipangkas hingga Rp 67 triliun.
Informasi ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KITA yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (19/5/2026). Purbaya menjelaskan bahwa langkah efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden.
Rincian Pemangkasan dan Realisasi Anggaran
Berdasarkan data terbaru, realisasi anggaran program MBG saat ini telah menyentuh angka Rp 75 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 22,4 persen dari total kebutuhan anggaran yang direncanakan sebelumnya.
Pemerintah menetapkan target efisiensi sementara sebesar Rp 268 triliun dari rencana awal. Anggaran yang semula dipatok pada angka Rp 335 triliun kini mengalami penyesuaian signifikan guna menjaga stabilitas fiskal.
Berikut adalah ringkasan perubahan anggaran program Makan Bergizi Gratis:
- Anggaran Awal: Direncanakan sebesar Rp 335 triliun untuk tahun berjalan.
- Nilai Pemangkasan: Pengurangan dana mencapai Rp 67 triliun sesuai kebijakan Kemenkeu.
- Target Efisiensi: Total anggaran yang akan dioptimalkan menjadi Rp 268 triliun.
- Realisasi Saat Ini: Dana yang sudah terserap mencapai Rp 75 triliun atau sekitar 22,4 persen.
Perubahan angka-angka tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menata ulang prioritas belanja negara tanpa membatalkan program prioritas.
Dampak Pemangkasan pada Operasional Kantor Pusat
Menanggapi kebijakan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan mengenai sektor mana saja yang akan terdampak. Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, menyebutkan fokus utama pengurangan adalah pengadaan kantor pusat.
Nanik menegaskan bahwa pemangkasan ini tidak akan menyentuh aspek yang berkaitan langsung dengan jumlah penerima manfaat. Efisiensi akan dilakukan secara ketat pada biaya operasional internal organisasi.
Beberapa komponen biaya yang akan dikurangi oleh Badan Gizi Nasional meliputi:
- Perjalanan Dinas: Pengurangan frekuensi dan anggaran kunjungan kerja staf.
- Kegiatan di Hotel: Pengalihan acara-acara seremonial atau rapat koordinasi dari hotel ke fasilitas kantor.
- Pengadaan Barang: Penghentian sementara pembelian aset yang tidak mendesak di kantor pusat.
- Operasional Kantor: Pengetatan biaya harian sehingga hanya menyisakan komponen gaji karyawan.
Langkah penyesuaian ini diklaim sudah mulai diterapkan oleh pihak BGN demi menyelaraskan dengan kebijakan Kementerian Keuangan.
Nasib Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Meski terjadi pemangkasan anggaran yang cukup besar di level pusat, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitas layanan. Nanik menjamin bahwa operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan tetap berjalan normal.
Tidak ada perubahan anggaran untuk komponen vital seperti pembelian bahan baku makanan bagi penerima manfaat. Kesejahteraan petugas di SPPG, termasuk pembayaran gaji, juga dipastikan tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi ini.
Berikut adalah rincian aspek yang tetap aman dari pemangkasan anggaran:
| Komponen Program | Status Anggaran | Keterangan |
|---|---|---|
| Bahan Baku Makanan | Tetap/Aman | Kualitas dan porsi untuk penerima manfaat tidak berubah. |
| Gaji Staf Lapangan | Tetap/Aman | Hak keuangan petugas SPPG tetap diberikan sesuai rencana awal. |
| Jumlah Penerima | Tetap/Aman | Tidak ada pengurangan target masyarakat yang mendapat manfaat. |
| Operasional Kantor Pusat | Dipangkas | Efisiensi dilakukan pada biaya rapat, perjalanan, dan pengadaan. |
Tabel di atas merangkum pembagian prioritas anggaran agar masyarakat tetap mendapatkan manfaat maksimal meskipun terjadi penghematan di sisi birokrasi.
Penegasan dari Badan Gizi Nasional ini memberikan kepastian bahwa program unggulan tersebut akan tetap menyasar target yang tepat. Fokus pemerintah kini adalah memastikan efisiensi berjalan tanpa mengorbankan kualitas asupan gizi yang diberikan kepada publik.
