Direktorat Jenderal Imigrasi Kamboja (GDI) secara tegas membantah laporan yang menyebutkan bahwa pihak pemerintah sedang menargetkan warga negara Afrika dalam operasi deportasi terbaru. Klarifikasi ini muncul setelah beredarnya sebuah dokumen palsu dalam bahasa Inggris yang mengeklaim adanya instruksi khusus terhadap kelompok tertentu.
Dalam dokumen hoaks yang tersebar secara daring tersebut, disebutkan bahwa seluruh warga Afrika dengan izin tinggal kedaluwarsa harus meninggalkan Kamboja paling lambat 31 Mei. Jika melanggar, mereka diklaim akan menghadapi sanksi berat berupa penangkapan, penjara, hingga denda finansial yang besar.
Verifikasi Keaslian Dokumen oleh Pemerintah
GDI menjelaskan bahwa dokumen tersebut mencantumkan tanda tangan palsu Direktur Jenderal GDI, Som Sopheak, serta Menteri Dalam Negeri, Sar Sokha. Pernyataan resmi yang dirilis pada 29 Mei menegaskan bahwa informasi yang beredar di platform digital tersebut sepenuhnya tidak benar.
Klarifikasi ini ditujukan untuk menanggapi laporan dari situs web seperti Campaigner Online dan News Ghana yang memublikasikan berita menyesatkan itu. Situs-situs tersebut sebelumnya mengeklaim telah ada arahan resmi dari otoritas Kamboja untuk mengusir warga Afrika yang melanggar izin imigrasi.
Pihak otoritas menyoroti beberapa poin penting terkait persebaran informasi palsu ini:
- Dokumen yang beredar menggunakan format yang terlihat resmi namun menggunakan tanda tangan palsu pejabat tinggi.
- Berita palsu ini menyebar melalui situs web berita yang kurang kredibel dan tidak melalui proses verifikasi fakta.
- Narasi yang dibangun menciptakan kesan adanya kebijakan diskriminatif terhadap kewarganegaraan tertentu.
- Laporan tersebut sengaja mencantumkan detail sanksi imigrasi untuk memberikan kesan keaslian kepada pembaca.
Penjelasan di atas menunjukkan betapa seriusnya ancaman disinformasi yang mengatasnamakan lembaga negara untuk memicu keresahan publik di level internasional.
Kebijakan Imigrasi Kamboja yang Berlaku
Pemerintah Kamboja menekankan bahwa mereka memang rutin menegakkan aturan visa dan imigrasi bagi seluruh warga asing. Namun, kebijakan tersebut berlaku secara umum bagi setiap individu tanpa memandang asal negara atau kewarganegaraannya.
Setiap orang yang melebihi masa berlaku visa (overstay) akan tetap dikenakan sanksi sesuai undang-undang imigrasi yang berlaku. GDI memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada arahan khusus yang menargetkan warga negara Afrika sebagaimana yang dituduhkan.
Berikut adalah ringkasan fakta terkait situasi keimigrasian di Kamboja saat ini:
| Kategori Informasi | Fakta Resmi dari GDI |
|---|---|
| Status Laporan Deportasi Afrika | Hoaks / Tidak Benar |
| Sasaran Aturan Imigrasi | Seluruh Warga Negara Asing |
| Dasar Penegakan Hukum | Undang-Undang Imigrasi Umum |
| Keaslian Dokumen yang Beredar | Tanda Tangan dan Konten Palsu |
Data dalam tabel tersebut merangkum posisi resmi pemerintah Kamboja dalam menangani isu hoaks yang sempat memicu kekhawatiran global terhadap kebijakan migrasi mereka.
Imbauan untuk Mengakses Saluran Resmi
Menanggapi maraknya disinformasi, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dan selalu melakukan pengecekan ulang di portal resmi pemerintah. GDI mengimbau publik untuk tidak langsung mempercayai informasi sensitif yang beredar di media sosial tanpa verifikasi.
Bagi siapa pun yang membutuhkan informasi resmi terkait prosedur keimigrasian, dapat mengunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Imigrasi Kamboja. Selain itu, pihak otoritas menyediakan layanan kontak langsung melalui nomor telepon (+855) 78 38 66 99 untuk pelayanan publik yang akurat.
