Pemerintah Thailand resmi mengambil langkah tegas dengan memangkas durasi tinggal bagi turis asing yang memanfaatkan fasilitas bebas visa. Keputusan ini menandai perubahan kebijakan besar dari aturan sebelumnya yang memberikan izin tinggal cukup lama.
Sebelumnya, pada Juli 2024, Thailand sempat menerapkan kebijakan pengecualian visa selama 60 hari. Aturan tersebut awalnya dibuat untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata yang sempat terpuruk akibat pandemi global.
Fokus pada Keamanan dan Penertiban Administrasi
Kebijakan baru ini akan membatasi masa tinggal bebas visa menjadi 30 hari saja bagi turis dari sekitar 90 negara. Bahkan, bagi warga negara dari wilayah tertentu, masa izin tinggal dipersingkat menjadi hanya 15 hari.
Juru bicara pemerintah, Rachada Dhanadirek, menjelaskan bahwa skema yang lama sering kali disalahgunakan oleh oknum tertentu. Meski pariwisata sangat penting bagi ekonomi, namun faktor keamanan kini menjadi prioritas utama pemerintah Thailand.
Berdasarkan laporan dari Al Jazeera, pejabat setempat menilai durasi 60 hari terlalu longgar dan menjadi celah bagi kegiatan ilegal. Hal ini memicu peningkatan kasus pekerja asing tanpa izin, bisnis pasar gelap, hingga sindikat penipuan daring.
Beberapa faktor utama yang mendasari perubahan kebijakan visa ini antara lain:
- Mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh pekerja asing yang tidak memiliki dokumen resmi.
- Menekan pertumbuhan bisnis pasar gelap dan operasional penipuan online yang merugikan.
- Meminimalkan risiko tindak kriminalitas internasional seperti perdagangan narkoba dan penyelundupan manusia.
- Memastikan para pendatang adalah wisatawan berkualitas yang benar-benar berkunjung untuk tujuan rekreasi.
Pengetatan aturan ini bertujuan untuk menyaring wisatawan agar sesuai dengan target pasar yang diinginkan pemerintah. Dengan batas waktu 30 hari, otoritas Thailand menganggap durasi tersebut sudah cukup bagi turis yang ingin berlibur.
Menyasar Pelanggar Hukum Tanpa Pandang Bulu
Langkah preventif ini diambil setelah kepolisian setempat berhasil mengungkap serangkaian kasus kejahatan yang melibatkan warga negara asing. Beberapa di antaranya mengoperasikan bisnis ilegal seperti hotel dan lembaga pendidikan bahasa tanpa izin resmi.
Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow menegaskan bahwa aturan ini tidak bermaksud mendiskriminasi negara atau kewarganegaraan tertentu. Fokus utama kebijakan ini adalah menindak individu yang sengaja memanfaatkan sistem visa untuk menghindari hukum.
Pemerintah berharap dengan sistem bertingkat yang baru, pengawasan terhadap warga asing bisa dilakukan secara lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih aman dan teratur bagi semua pihak.
Berikut adalah ringkasan perubahan durasi tinggal yang berlaku dalam sistem baru pemerintah Thailand:
| Kategori Skema | Durasi Tinggal Lama | Durasi Tinggal Baru |
|---|---|---|
| Bebas Visa Umum | 60 Hari | 30 Hari |
| Negara Tertentu | 60 Hari | 15 Hari |
Data di atas menunjukkan komitmen pemerintah Thailand dalam memperketat durasi kunjungan demi menjaga stabilitas nasional. Para calon wisatawan sangat disarankan untuk memeriksa kembali aturan terbaru sebelum merencanakan perjalanan mereka.