Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai merambah ke lingkungan universitas melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan perhatian serius dari kalangan akademisi. Prof. Dr. R. Agus Sartono, MBA, selaku pakar pendidikan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), memberikan catatan kritis terkait peran kampus yang sebaiknya tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi utamanya.
Menurut Prof. Agus, perguruan tinggi idealnya mengonsentrasikan sumber dayanya untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa pelestarian ilmu pengetahuan merupakan prioritas yang harus dijaga oleh setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia.
Alternatif Kontribusi Kampus dalam Program MBG
Daripada sekadar mendirikan dapur umum untuk program MBG di area kampus, Prof. Agus menyarankan agar universitas lebih berperan aktif melalui berbagai kajian akademik yang mendalam. Langkah ini dinilai jauh lebih produktif karena dapat memberikan landasan ilmiah serta masukan konstruktif bagi pemerintah dalam menjalankan program tersebut secara nasional.
Terdapat sejumlah isu krusial yang dapat menjadi objek penelitian bagi perguruan tinggi untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Beberapa poin utama yang dapat dikaji oleh kampus meliputi aspek ekonomi, sosial, hingga tata kelola pemerintahan yang transparan.
- Kajian mengenai dampak berganda (multiplier effect) yang bisa dihasilkan jika program MBG diimplementasikan dengan prosedur yang tepat dan terukur.
- Analisis terhadap tata kelola dan prinsip keadilan dalam penggunaan dana pajak untuk membiayai kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat.
- Evaluasi terhadap keterlibatan tenaga kerja serta perbandingannya dengan isu kesejahteraan guru paruh waktu yang saat ini masih menerima insentif tidak memadai.
- Penelitian mengenai ketersediaan dan pemenuhan infrastruktur pendidikan yang memadai, terutama di wilayah-wilayah yang berada di luar Pulau Jawa.
- Studi terkait rantai pasok pendukung program MBG serta peran pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM guna menciptakan efek ekonomi dari tingkat regional hingga nasional.
- Analisis keberlanjutan program di masa depan, mengingat adanya potensi penurunan kemampuan fiskal negara akibat dinamika perubahan geopolitik global.
Prof. Agus menekankan bahwa kajian mengenai pengaruh geopolitik sangat penting karena situasi di Timur Tengah secara langsung berdampak pada harga bahan bakar dan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, kampus memiliki tanggung jawab moral untuk berani memberikan masukan-masukan yang membangun demi kebaikan program pemerintah tersebut.
Meskipun memberikan saran kritis, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini menyatakan bahwa dirinya tetap menghormati segala keputusan yang diambil oleh setiap rektor di universitas masing-masing. Ia memandang bahwa setiap kebijakan internal kampus tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam merespons program pemerintah.
Kemandirian Ekonomi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Terdapat sebuah spekulasi atau pertanyaan mengenai motif di balik keterlibatan perguruan tinggi dalam menyediakan fasilitas SPPG atau dapur Makan Bergizi Gratis tersebut. Prof. Agus mempertanyakan apakah langkah ini merupakan salah satu strategi kreatif kampus untuk menggali sumber pendanaan alternatif di luar anggaran pemerintah.
Istilah Badan Hukum Milik Negara (BHMN) kini telah bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Melalui status hukum ini, universitas memang diberikan keleluasaan serta kemandirian yang lebih besar dalam mengelola aspek akademik, sumber daya manusia, hingga keuangan mereka secara mandiri.
