Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Hingga saat ini, pemerintah bahkan telah mengambil langkah tegas dengan menutup lebih dari 3.000 unit dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 yang berlangsung pada Rabu (20/5/2026).
Prabowo tidak menampik adanya kekurangan dalam pengelolaan program besar ini dan menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan.
Evaluasi Ketat dan Pengawasan Lapangan
Presiden meminta seluruh jajaran pejabat pusat, kepala daerah, hingga anggota DPR untuk aktif memantau kondisi dapur MBG di wilayah masing-masing.
Ia menegaskan bahwa tindakan tegas akan segera diambil jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyelewengan dalam operasional dapur tersebut.
Pemeriksaan intensif diharapkan dapat memastikan bahwa kualitas asupan nutrisi yang sampai ke masyarakat benar-benar terjaga dengan baik.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah agar dana negara yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.
Cakupan Penerima Manfaat Program MBG
Walaupun masih terdapat kekurangan teknis, Prabowo menggarisbawahi dampak positif yang telah dirasakan oleh puluhan juta masyarakat Indonesia setiap harinya.
Program ini menyasar berbagai kelompok rentan yang membutuhkan intervensi gizi segera untuk meningkatkan kualitas kesehatan nasional.
Berikut adalah rincian data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis saat ini:
- 62,4 juta total penerima manfaat yang terlayani setiap harinya di seluruh Indonesia.
- 6,3 juta anak balita yang menjadi fokus utama dalam pencegahan masalah gizi buruk.
- 868 ribu ibu hamil yang membutuhkan dukungan nutrisi untuk kesehatan janin.
- 2 juta ibu menyusui sebagai bagian dari sasaran prioritas pemenuhan gizi keluarga.
- 500 ribu lansia yang hidup sebatang kara dan membutuhkan bantuan pangan bergizi.
Data tersebut menunjukkan bahwa program MBG memiliki skala jangkauan yang sangat luas meski masih berada dalam tahap penyempurnaan sistem.
Target dan Keamanan Pangan
Pemerintah menargetkan perluasan jangkauan hingga 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2026 mendatang.
Namun, tantangan besar masih ada karena baru sekitar 50 persen dapur yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Presiden Prabowo berkomitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur pendukung agar standar keamanan pangan di seluruh titik distribusi dapat terpenuhi.
Segala bentuk laporan dari masyarakat dan pejabat daerah akan menjadi dasar utama dalam pembenahan kualitas program Makan Bergizi Gratis ini.
