Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, E. Aminudin Aziz, baru-baru ini mengungkap temuan mengejutkan mengenai kondisi perpustakaan sekolah di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa terdapat perbedaan besar antara data yang tercatat di atas kertas dengan kenyataan di lapangan.
Masalah ini mulai terdeteksi saat Perpusnas melakukan penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Dalam proses tersebut, perpustakaan sekolah menjadi salah satu parameter utama yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi masyarakat.
Persoalan Sinkronisasi Data Perpustakaan
Aminudin menjelaskan bahwa secara administratif, terdapat sekitar 219.000 perpustakaan yang terdaftar di Indonesia. Sebanyak 78 persen atau sekitar 170.000 di antaranya dikategorikan sebagai perpustakaan sekolah.
Namun, kejanggalan muncul ketika Perpusnas mencoba mengambil sampel evaluasi sebesar 67 persen dari total data awal. Data tersebut ternyata tidak mencukupi kebutuhan sampel karena fisik perpustakaannya sering kali tidak ditemukan di lokasi.
Kondisi ini memaksa Perpusnas menurunkan jumlah sampel menjadi hanya 250 sekolah untuk setiap kabupaten atau kota. Langkah ini diambil setelah berdiskusi dengan berbagai pihak terkait guna mendapatkan gambaran yang lebih realistis.
Ironisnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak sampai 10 perpustakaan di tiap wilayah yang mampu menyerahkan data valid. Aminudin mempertanyakan keberadaan sisa perpustakaan yang terdaftar namun tidak memiliki aktivitas atau data fisik tersebut.
Persoalan ini telah dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Hal ini dikarenakan rujukan data awal yang digunakan Perpusnas bersumber langsung dari Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.
Poin penting terkait ketidaksinkronan data yang ditemukan :
- Data Dapodik mencatat jumlah perpustakaan yang sangat besar, namun realitas fisiknya sulit ditemukan.
- Kurangnya koordinasi pelaporan membuat data pusat tidak mencerminkan kondisi sarana pendidikan yang sebenarnya.
- Target pengambilan sampel evaluasi tidak pernah terpenuhi akibat ketiadaan pengelola perpustakaan di lapangan.
Ketidaksinkronan ini memicu kekhawatiran mengenai efektivitas pemantauan fasilitas literasi di tingkat sekolah. Aminudin menegaskan perlu adanya perbaikan sistem pendataan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Potensi Risiko Penyalahgunaan Dana BOS
Salah satu dampak serius dari ketidakjelasan data perpustakaan ini berkaitan erat dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Peraturan pemerintah saat ini mengizinkan sekolah menggunakan dana tersebut untuk pengadaan buku nonteks.
Aminudin menyoroti bahwa kebijakan mengalokasikan 10 persen dana BOS untuk buku nonteks sebenarnya sangat revolusioner. Namun, tanpa keberadaan perpustakaan yang jelas, aliran dana tersebut menjadi sulit untuk diawasi.
Sebagai langkah solusi, kini disepakati bahwa pendataan perpustakaan akan menggunakan Nomor Pokok Perusahaan (NPP). Penggunaan NPP diharapkan dapat menggantikan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk urusan administrasi perpustakaan.
Dengan sistem data tunggal ini, model pembinaan yang dilakukan oleh Perpusnas diharapkan bisa memberikan dampak nyata. Standarisasi layanan perpustakaan pun akan lebih mudah diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.
Mengubah Fungsi Perpustakaan Sekolah
Ke depannya, Aminudin berharap perpustakaan tidak lagi dianggap sekadar sebagai tempat penyimpanan tumpukan buku lama. Citra negatif bagi staf yang ditugaskan di perpustakaan juga harus segera dihilangkan melalui revitalisasi fungsi.
Perpustakaan harus bertransformasi menjadi pusat kreativitas dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi siswa. Tempat ini diharapkan mampu membentuk pola pikir baru melalui ketersediaan sumber belajar yang beragam dan menarik.
Rekomendasi kegiatan untuk mengoptimalkan peran perpustakaan :
- Menerapkan kewajiban membaca selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
- Memindahkan sesi pelajaran tertentu dari ruang kelas ke perpustakaan untuk suasana baru.
- Mengadakan aktivitas menulis resensi buku secara berkelompok di area perpustakaan yang nyaman.
Aktivitas tersebut dapat dilakukan oleh siswa dari tingkat TK hingga SMA jika didukung fasilitas yang memadai. Guru diharapkan berperan aktif mengajak murid memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang belajar yang interaktif.
Berikut adalah ringkasan perbandingan sistem pendataan perpustakaan sekolah yang lama dan yang baru.
| Kategori Perubahan | Sistem Lama (Dapodik/NPSN) | Sistem Baru (NPP) |
|---|---|---|
| Basis Pendataan | Mengikuti data pokok sekolah (NPSN) | Identitas tunggal perpustakaan (NPP) |
| Akurasi Data | Sering tidak sinkron dengan lapangan | Terverifikasi sebagai entitas layanan |
| Fokus Pembinaan | Hanya bagian dari sarana sekolah | Pemberdayaan layanan literasi terpadu |
Perubahan sistem ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan literasi nasional yang dimulai dari bangku sekolah. Dengan data yang akurat, pengawasan anggaran dan kualitas layanan perpustakaan akan lebih terjamin.
