Keterlibatan Beijing dalam konflik berkepanjangan di Myanmar kini menjadi sorotan setelah munculnya upaya penulisan ulang sejarah oleh sejumlah akademisi China. Narasi baru tersebut mencoba mengaburkan peran pemerintah pusat China dalam mendukung gerakan komunis di masa lalu.
Analis geopolitik terkemuka asal Swedia, Bertil Lintner, mengungkapkan bahwa beberapa pakar mulai mempromosikan pandangan yang berbeda dari fakta historis. Mereka menyebut dukungan China terhadap Partai Komunis Burma (CPB) hanyalah inisiatif lokal dari Provinsi Yunnan.
Upaya Pengaburan Fakta Sejarah
Narasi tersebut mengeklaim bahwa intervensi tersebut bukan merupakan strategi nasional untuk menyebarkan revolusi pada era kepemimpinan Mao Zedong. Menurut Lintner, versi sejarah ini sengaja diciptakan untuk membersihkan nama pemerintah pusat China dari keterlibatan perang saudara Myanmar.
Lintner menegaskan bahwa bantuan militer dalam skala besar sejak akhir 1960-an mustahil dilakukan tanpa restu Beijing. Pejabat lokal di Yunnan tidak mungkin memiliki wewenang untuk menjalankan operasi lintas batas yang begitu masif secara mandiri.
Persiapan dukungan untuk CPB sebenarnya sudah dimulai sejak Jenderal Ne Win merebut kekuasaan di Myanmar pada tahun 1962. Para kader CPB yang berada di pengasingan di China mulai diorganisasi kembali secara sistematis di bawah pengawasan ketat di Beijing.
Momentum dan Strategi Operasi
Dukungan penuh China semakin menguat saat Ne Win mengadakan pembicaraan damai di Yangon pada tahun 1963. Kesempatan ini digunakan oleh para kader komunis untuk membangun kembali komunikasi dengan jaringan gerilya di dalam wilayah Myanmar.
Tokoh penting CPB, Thakin Ba Thein Tin, bahkan diketahui membawa peralatan komunikasi canggih dari China saat itu. Radio tersebut berfungsi untuk menghubungkan langsung pasukan gerilya di lapangan dengan pimpinan tertinggi di Beijing.
Sebelum meluncurkan operasi besar pada tahun 1968, para kader komunis Burma diperkenalkan dengan kelompok pejuang Kachin. Kelompok ini dipimpin oleh Naw Seng, seorang veteran Perang Dunia II yang sebelumnya mendapatkan perlindungan politik di China.
Dukungan logistik dan militer China yang dikirimkan ke perbatasan Myanmar meliputi:
- Persenjataan lengkap mulai dari senjata ringan, mortir, hingga ranjau darat untuk keperluan gerilya.
- Kendaraan militer dan perangkat radio komunikasi guna menunjang koordinasi pasukan di medan tempur.
- Pasokan logistik pangan dan obat-obatan dalam jumlah besar bagi para pejuang di garis depan.
- Pembangunan infrastruktur strategis seperti jembatan dan pembangkit listrik tenaga air di markas besar CPB di Panghsang.
Bantuan tersebut membuktikan betapa dalamnya campur tangan Beijing dalam memperkuat posisi kelompok pemberontak di wilayah Shan State. Ribuan "relawan" dari Red Guards dan personel Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China bahkan ikut terjun langsung melintasi perbatasan.
Ringkasan Jejak Intervensi China
Data berikut merangkum poin penting terkait sejarah keterlibatan China dalam konflik sipil di Myanmar:
| Periode/Tahun | Bentuk Keterlibatan dan Peristiwa Penting |
|---|---|
| 1962 | Pengorganisasian kader CPB di Beijing pasca kudeta Jenderal Ne Win. |
| 1963 | Penyediaan perangkat radio komunikasi untuk jaringan gerilya Burma. |
| 1 Januari 1968 | Invasi besar CPB ke Shan State dengan dukungan ribuan relawan China. |
| Pasca 1968 | Pembangunan infrastruktur listrik dan jembatan di markas Panghsang. |
Data di atas memperlihatkan alur waktu yang jelas mengenai dukungan sistematis yang diberikan oleh otoritas China. Fokus bantuan tersebut tidak hanya terbatas pada senjata, tetapi juga mencakup penguatan struktur organisasi dan infrastruktur dasar.
Hingga saat ini, jejak dukungan tersebut masih terasa melalui eksistensi United Wa State Army (UWSA) yang merupakan penerus CPB. Hal ini menjadi kartu geopolitik penting bagi China dalam menjaga pengaruhnya di wilayah perbatasan Myanmar.
