Kementerian Agama (Kemenag) mengambil langkah tegas dengan mencabut izin operasional sejumlah pondok pesantren yang terbukti menjadi lokasi kekerasan seksual. Keputusan ini diambil sebagai bentuk perlindungan bagi santri dan menjaga integritas lembaga pendidikan agama.
Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh dilakukan tidak hanya kepada pelaku utama. Pihak-pihak yang mengetahui adanya penyimpangan namun memilih diam juga akan mendapatkan sanksi berat.
Sanksi Tegas bagi Pelaku dan Lembaga
Kemenag secara resmi telah menonaktifkan pengurus yang dianggap melakukan pembiaran terhadap kasus kekerasan di lingkungan pesantren. Selain itu, lembaga yang terlibat kini dilarang menerima santri baru sebagai bagian dari konsekuensi pencabutan izin.
Romo Syafi’i meminta agar pelaku kekerasan seksual dijatuhi hukuman seberat-beratnya jika terbukti bersalah di pengadilan. Menurutnya, tindakan asusila ini tidak hanya meninggalkan trauma mendalam bagi korban, tetapi juga mencoreng nama baik pesantren secara umum.
Dampak serius akibat kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan :
- Trauma psikis berkepanjangan yang dialami oleh para korban.
- Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai tempat pembentukan karakter.
- Rusaknya ekosistem pendidikan Islam yang seharusnya aman dan nyaman.
- Terhentinya aktivitas belajar mengajar di lembaga yang dicabut izinnya.
Pemerintah juga menekankan pentingnya langkah pencegahan dini melalui pengawasan ketat terhadap pengasuh dan staf di pesantren. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan lingkungan pesantren bebas dari segala bentuk ancaman kekerasan.
Daftar Pesantren yang Dicabut Izinnya
Beberapa lembaga pendidikan telah menerima sanksi berupa pencabutan izin terdaftar setelah melalui proses verifikasi lapangan. Langkah ini diambil setelah ditemukannya bukti kuat adanya dugaan pelanggaran hukum dan etik.
Berikut adalah ringkasan data pesantren dan tindakan yang diambil oleh Kemenag :
| Nama Pondok Pesantren | Lokasi | Status Tindakan |
|---|---|---|
| Ndolo Kusumo | Kabupaten Pati, Jawa Tengah | Izin dicabut resmi sejak 5 Mei 2026 |
| Nurul Jadid | Kabupaten Mesuji, Lampung | Dalam proses pencabutan izin operasional |
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pati, Ahmad Syaiku, menyatakan bahwa pihaknya tidak memberikan toleransi sedikit pun bagi pelaku kekerasan. Verifikasi faktual telah dilakukan pada awal Mei 2026 untuk mendasari keputusan pencabutan izin tersebut.
Nasib Santri dan Kelanjutan Pendidikan
Meskipun izin pesantren dicabut, Kemenag memastikan hak pendidikan para santri tidak akan terabaikan. Sebanyak 252 santri dari Pondok Pesantren Ndolo Kusumo saat ini telah dipulangkan ke rumah masing-masing.
Para santri tersebut sementara waktu mengikuti proses pembelajaran secara daring agar tidak tertinggal materi sekolah. Kemenag juga tengah melakukan asesmen untuk memindahkan para santri ke pondok pesantren atau madrasah lain yang lebih aman.
Di Lampung, Kepala Kanwil Kemenag Zulkarnain mengecam keras tindakan asusila yang diduga dilakukan oknum pimpinan pesantren di Mesuji. Saat ini, pesantren tersebut sudah tidak lagi beroperasi dan sedang menunggu penyelesaian proses administrasi pencabutan izin.
