Kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita kini tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Meskipun sempat terjadi pembubaran di beberapa lokasi, sejumlah perguruan tinggi tetap memilih untuk menayangkan film ini sebagai media pembelajaran akademik.
Film tersebut memuat kritik tajam terhadap implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua Selatan. Isu utama yang diangkat meliputi ancaman terhadap kelestarian alam, pelanggaran hak ulayat masyarakat adat, hingga dampak buruk bagi lingkungan hidup di Bumi Cendrawasih.
Integrasi Film dalam Kajian Agraria di ITS
Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menggelar pemutaran film ini pada Rabu malam, 13 Mei 2026. Acara tersebut bukan sekadar tontonan biasa, melainkan bagian integral dari mata kuliah Kajian Agraria yang relevan dengan isu dalam film.
Khairun Nisa, dosen Studi Pembangunan ITS, menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mengasah kemampuan argumentasi dan pola pikir kritis mahasiswa. Ia menekankan bahwa calon pengambil kebijakan tidak boleh hanya terpaku pada aspek ekonomi semata dalam menyusun aturan.
Menurut Icha, sapaan akrabnya, sebuah kebijakan publik harus mempertimbangkan nilai moral, aspek sosial, budaya, hingga keadilan bagi rakyat. Ia berpendapat bahwa pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up sangat krusial agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.
Ada tiga dimensi keadilan yang menjadi sorotan dalam bedah film ini :
- Keadilan Distribusi: Menilai bagaimana sumber daya dan manfaat pembangunan dibagikan secara merata kepada masyarakat.
- Keadilan Representasi: Melihat sejauh mana suara dan aspirasi masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- Keadilan Rekognisi: Menekankan pada pengakuan terhadap identitas serta hak-hak adat yang dimiliki oleh warga lokal.
Melalui ketiga dimensi tersebut, mahasiswa diajak untuk mengevaluasi apakah sebuah kebijakan nasional telah sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Khususnya pada sila kelima mengenai keadilan sosial serta Pasal 33 Ayat 3 tentang pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
Perspektif Akademik dan Jurnalisme
Selain tinjauan akademis, diskusi di ITS juga menghadirkan Ambrosius Harto Manumoyoso, seorang jurnalis senior dari Harian Kompas. Kehadirannya memberikan sudut pandang dari sisi jurnalisme terkait bagaimana fakta-fakta lapangan dikemas dalam sebuah karya dokumenter.
Pihak ITS menegaskan bahwa pemutaran film ini berfungsi sebagai studi kasus yang memperkaya wawasan mahasiswa terhadap dinamika kebijakan publik. Kampus memandang diskursus kritis merupakan elemen penting dalam pendidikan tinggi guna menguji pola pikir yang sistematis dan multidimensional.
Langkah ini menjadi bukti komitmen ITS sebagai ruang terbuka bagi pertukaran gagasan dan pengembangan nalar kritis. Mahasiswa diharapkan memiliki sensitivitas sosial yang tinggi dalam membaca realitas pembangunan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.
Implementasi pada Mata Kuliah Hukum Lingkungan di UWG
Aksi serupa juga dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama (UWG) Malang, di mana film Pesta Babi menjadi materi dalam mata kuliah Hukum Lingkungan. Metode ini diterapkan agar mahasiswa tidak hanya terpaku pada hafalan teks undang-undang atau pasal-pasal formal.
Dosen pengampu, Dr. Purnawan Dwikora Negara, menyatakan bahwa mahasiswa perlu memahami bagaimana hukum beroperasi di tengah konflik nyata dan ketimpangan sosial. Baginya, hukum yang berkualitas adalah hukum yang mampu memberikan kebahagiaan bagi rakyat, bukan justru menjadi alat penindas.
Beberapa aspek hukum yang dibedah oleh mahasiswa UWG dalam diskusi tersebut antara lain :
- Analisis mendalam mengenai aspek hukum formal dan isu keadilan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam.
- Perlindungan hak masyarakat adat serta penanganan konflik agraria yang kerap terjadi di wilayah eksploitasi.
- Diskusi mengenai dampak keterlibatan kekuatan besar dan militerisasi terhadap kedaulatan tanah di Papua.
Hukum lingkungan dipandang sebagai instrumen nyata yang akan menentukan masa depan manusia, budaya, serta keberlangsungan ekosistem. Melalui pendekatan ini, UWG berupaya mencetak sarjana hukum yang humanis dan memiliki keberpihakan pada keadilan substantif bagi masyarakat luas.
Berikut adalah ringkasan poin utama terkait pelaksanaan nobar film tersebut di lingkungan kampus :
| Aspek Penilaian | Fokus Pembelajaran di ITS | Fokus Pembelajaran di UWG |
|---|---|---|
| Mata Kuliah | Kajian Agraria | Hukum Lingkungan |
| Tujuan Utama | Pengembangan nalar kritis & kebijakan | Pemahaman hukum lapangan & empati |
| Output Mahasiswa | Sensitivitas sosial pengambil kebijakan | Sarjana hukum yang humanis & adil |
Penggunaan film dokumenter sebagai media ajar terbukti mampu menjembatani teori-teori di ruang kelas dengan fakta lapangan yang kompleks. Dengan demikian, institusi pendidikan tetap menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan dalam menjaga nalar kritis dan demokrasi di Indonesia.
