Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kini menetapkan syarat baru yang cukup berat bagi negara-negara penerima bantuan kesehatan. Washington dilaporkan meminta imbalan berupa akses terhadap mineral strategis hingga data kesehatan pribadi warga negara tersebut.
Kebijakan ini mencuat setelah setahun dibubarkannya lembaga bantuan internasional USAID. Kini, Amerika Serikat lebih mengedepankan pendekatan bantuan luar negeri yang berorientasi pada kepentingan keamanan dan diplomasi nasional mereka sendiri.
Zambia Tegas Menolak Persyaratan Amerika Serikat
Zambia menjadi salah satu negara Afrika yang berani bersuara menentang kebijakan baru tersebut. Proses negosiasi bantuan kesehatan senilai Rp35 triliun atau sekitar 2 miliar dollar AS antara kedua negara kini dilaporkan sedang mengalami kebuntuan.
Pemerintah Zambia menganggap tuntutan yang diajukan oleh Washington sangat tidak masuk akal. Amerika Serikat disebut meminta kesepakatan khusus terkait mineral kritis dan hak istimewa bagi perusahaan asal Negeri Paman Sam di sana.
Menteri Luar Negeri Zambia, Mulambo Haimbe, menyatakan bahwa negaranya memiliki kewajiban penuh untuk melindungi hak-hak rakyatnya. Menurutnya, posisi Zambia dalam negosiasi ini setara dengan upaya Amerika Serikat dalam melindungi kepentingan warga negaranya sendiri.
Di sisi lain, situasi diplomatik sempat memanas akibat pernyataan mantan Duta Besar AS, Michael Gonzales. Ia melontarkan tuduhan korupsi terhadap pejabat Zambia dan menyebut mereka menyalahgunakan dana pemerintah saat AS membiayai sektor kesehatan negara tersebut.
Kecaman Internal dari Politisi Amerika Serikat
Langkah pemerintahan Trump ini ternyata memicu gelombang kritik dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Sejumlah senator dari Partai Demokrat mengirimkan surat keberatan kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio terkait kebijakan kontroversial ini.
Para senator tersebut menyoroti adanya ancaman penghentian pengobatan bagi jutaan pasien HIV di Zambia. Bantuan medis tersebut kabarnya akan ditahan jika Zambia tidak memberikan akses eksklusif ke cadangan tambang tembaga mereka kepada perusahaan AS.
Tindakan ini dianggap sebagai penyimpangan besar dari nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini didukung oleh kedua partai di AS. Menjadikan obat-obatan penyelamat nyawa sebagai alat tawar untuk kepentingan tambang dinilai sangat mengkhawatirkan.
Daftar Negara yang Menolak Syarat Bantuan Medis AS
Berikut adalah beberapa negara yang telah menyatakan keberatannya terhadap persyaratan baru dari Washington:
- Zambia: Menolak akses khusus ke tambang tembaga dan mineral strategis serta permintaan data kesehatan warga.
- Zimbabwe: Menjadi negara pertama yang menolak paket bantuan karena enggan menyerahkan data kesehatan sensitif untuk kepentingan komersial AS.
- Ghana: Turut menyatakan penolakan terhadap skema bantuan yang dianggap merugikan kedaulatan data dan sumber daya alam mereka.
Penolakan dari negara-negara tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran global mengenai kedaulatan data kesehatan. Banyak pihak menilai data tersebut berpotensi disalahgunakan untuk penelitian komersial tanpa memberikan keuntungan langsung bagi rakyat setempat.
Ringkasan Nilai Bantuan dan Alasan Penolakan
Detail mengenai nilai bantuan kesehatan yang ditolak oleh sejumlah negara Afrika dapat dilihat pada tabel berikut:
| Negara | Nilai Bantuan (Estimasi) | Alasan Utama Penolakan |
|---|---|---|
| Zambia | Rp 35 Triliun | Akses mineral tembaga dan data pribadi warga. |
| Zimbabwe | Rp 5,7 Triliun | Permintaan akses luas terhadap data kesehatan sensitif. |
| Ghana | Tidak disebutkan spesifik | Ketidaksesuaian syarat diplomatik dan keamanan baru. |
Data di atas menunjukkan bahwa nilai bantuan yang dipertaruhkan sangat besar bagi sektor kesehatan di Afrika. Namun, pemerintah negara-negara tersebut tampaknya lebih memilih melindungi aset strategis dan privasi warga mereka daripada menerima bantuan dengan syarat yang mengikat.
