Mendikti Tegaskan Rekrutmen Dosen PPPK Resmi Ditiadakan Mulai 2026

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengumumkan sebuah kebijakan baru terkait masa depan tenaga pendidik di Indonesia. Pemerintah memutuskan untuk meniadakan rekrutmen dosen melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai periode mendatang.

Keputusan strategis ini merupakan hasil kesepakatan antara Kemendiktisaintek dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Brian menilai skema PPPK kurang ideal bagi profesi dosen karena cenderung membatasi perkembangan jenjang karier akademik mereka.

Pernyataan tersebut disampaikan Brian dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026). Ia menekankan bahwa langkah ini diambil setelah melalui kajian mendalam mengenai model kerja tenaga pendidik tinggi di tanah air.

Menurut Brian, model kontrak kerja pada sistem PPPK dianggap tidak selaras dengan karakteristik pekerjaan dosen yang bersifat jangka panjang. Keterbatasan dalam struktur PPPK dikhawatirkan akan menghambat potensi para dosen untuk mencapai posisi akademik tertinggi.

Nasib dan Pengecualian bagi Dosen PPPK Eksisting

Meskipun rekrutmen baru akan dihentikan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi khusus bagi mereka yang saat ini sudah berstatus sebagai dosen PPPK. Kebijakan ini dibuat agar hak-hak akademik mereka tetap terlindungi layaknya dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Saat ini, terdapat beberapa poin penting yang membedakan dosen PPPK dengan pegawai PPPK di sektor lainnya demi mendukung produktivitas mereka.

• Izin Melanjutkan Pendidikan: Dosen dengan status PPPK diberikan kesempatan penuh untuk menempuh studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi.
• Pengembangan Diri: Ruang untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri disetarakan dengan dosen berstatus PNS sejak dua tahun lalu.
• Kenaikan Pangkat Akademik: Mereka tetap diperbolehkan mengurus kenaikan jabatan fungsional, mulai dari Lektor hingga Lektor Kepala.
• Penyetaraan Aturan: Pemerintah telah menerbitkan aturan teknis agar proses studi dan kenaikan pangkat dosen PPPK dapat berjalan lancar.

Brian menegaskan bahwa meski secara skema insentif mungkin terdapat perbedaan, namun dari sisi pengembangan profesi, pemerintah berupaya memberikan ruang yang seimbang. Hal ini dilakukan sambil terus merumuskan bentuk tata kelola SDM yang paling optimal untuk sektor pendidikan tinggi.

Aspirasi Mengenai Status Kepegawaian Tunggal

Dalam kesempatan yang sama, Komisi X DPR RI turut menyuarakan aspirasi dari kalangan dosen PPPK yang menginginkan adanya penyetaraan status menjadi PNS. Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayati, menyampaikan bahwa banyak dosen berharap bisa masuk dalam satu skema kepegawaian yang terpadu.

Esti menjelaskan bahwa perbedaan status antara PPPK dan PNS seringkali menjadi ganjalan psikologis maupun administratif bagi dosen dalam mengejar karier. Aspirasi ini muncul karena adanya anggapan bahwa jalur pengembangan karier tertentu masih lebih terbuka lebar bagi mereka yang menyandang status PNS.

Pemerintah diharapkan memperhatikan keluhan tersebut agar kualitas pendidikan tinggi tetap terjaga melalui kesejahteraan dan kejelasan nasib para pengajarnya. Penataan ini menjadi krusial di tengah upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem sains dan teknologi nasional.

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun rekrutmen PPPK akan dihentikan, pemerintah berusaha memberikan hak akademik yang setara bagi dosen PPPK yang sudah bertugas. Langkah ini diharapkan mampu meredam kekhawatiran terkait diskriminasi karier di lingkungan kampus.