Adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan (cloud) yang sangat masif telah mengubah lanskap bisnis di seluruh dunia. Fokus pelaku usaha saat ini tidak lagi hanya mengejar inovasi yang cepat, tetapi juga mulai mengutamakan aspek kepercayaan digital atau digital trust.
Pergeseran paradigma ini menuntut perusahaan untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas dalam operasional mereka. Di Indonesia, urgensi penguatan sistem keamanan digital ini terasa semakin mendesak mengingat risiko yang terus berkembang.
Tantangan keamanan siber di tanah air diketahui telah mencapai tingkat yang cukup mengkhawatirkan berdasarkan data industri terbaru. Berbagai anomali serangan siber menjadi sinyal kuat bagi organisasi untuk segera membenahi infrastruktur digital mereka.
Berikut adalah rangkuman data anomali siber serta landasan regulasi yang kini menjadi perhatian utama organisasi:
| Indikator | Data / Status Terbaru |
|---|---|
| Anomali Serangan Siber (2025) | Lebih dari 3,6 Miliar (Sumber: BSSN) |
| Regulasi Utama yang Berlaku | UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) |
| Risiko Utama Teknologi AI | Penyalahgunaan data, bias algoritma, dan transparansi |
| Fokus Strategis Organisasi | Integrasi AI, Keamanan Siber, dan Privasi Data |
Data di atas menunjukkan betapa besarnya skala ancaman siber yang terjadi sepanjang tahun 2025 menurut laporan BSSN. Kondisi tersebut menempatkan UU PDP sebagai instrumen hukum yang sangat krusial bagi setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia.
Langkah Strategis Memperkuat Kapabilitas Organisasi
Menanggapi dinamika pasar yang terus berubah, BDO Indonesia mengambil langkah nyata dengan memperkuat lini layanan IT Advisory mereka. Perusahaan ini secara resmi menunjuk Erikman Pardamean sebagai IT Advisory Partner untuk memimpin strategi keamanan digital.
Erikman memiliki rekam jejak yang sangat luas, mulai dari penanganan sektor keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga industri digital. Ia akan bertanggung jawab penuh dalam memitigasi tantangan terkait IT GRC (Governance, Risk, and Compliance), keamanan siber, hingga tata kelola kecerdasan buatan.
Menurut pandangan Erikman, pemanfaatan AI yang masif saat ini ibarat pedang bermata dua bagi dunia usaha. Teknologi ini menawarkan peluang pertumbuhan yang luar biasa besar, namun di sisi lain membawa risiko baru yang cukup kompleks.
Beberapa risiko yang ia soroti antara lain adalah potensi bias pada algoritma serta kurangnya aspek transparansi dalam sistem. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang kuat sudah bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi perusahaan.
Erikman juga menunjukkan kekhawatirannya terhadap pengelolaan teknologi di banyak organisasi yang saat ini masih cenderung terfragmentasi. Seringkali, pengembangan AI, sistem keamanan siber, dan upaya perlindungan data dikelola oleh tim yang berbeda tanpa koordinasi yang baik.
Kesenjangan koordinasi tersebut akhirnya menciptakan celah keamanan yang sangat rentan untuk dieksploitasi oleh para pelaku kejahatan siber. Hal inilah yang harus segera diatasi dengan menyatukan seluruh aspek tersebut dalam satu kesatuan strategi.
Membangun Sinergi Melalui Kesadaran Kolektif
Reza Aminy, selaku Associate Director IT & Digital BDO Indonesia, turut memberikan pandangannya mengenai integrasi teknologi ini. Ia menegaskan bahwa kecanggihan teknologi saja tidak akan pernah cukup tanpa dibarengi dengan kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan.
Dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dari setiap individu di dalam organisasi untuk bisa membangun sinergi yang efektif. Kesadaran kolektif inilah yang akan menjadi fondasi utama dalam menghadapi ancaman siber yang semakin canggih.
Reza menjelaskan bahwa dengan kesadaran yang terintegrasi, organisasi tidak hanya sekadar siap dalam memitigasi risiko yang muncul. Organisasi juga akan lebih mampu memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah serta menjaga reputasi bisnis di mata publik luas.
Kepercayaan Digital Sebagai Aset Berharga
Pendapat senada juga disampaikan oleh Johanna Gani, salah satu pemimpin di BDO Indonesia, terkait pentingnya kepercayaan digital. Ia menilai bahwa membangun digital trust memerlukan pendekatan yang jauh melampaui sekadar investasi pada perangkat teknologi.
Johanna menegaskan bahwa kepercayaan digital harus dipandang sebagai bagian integral dari strategi bisnis jangka panjang. Hal ini tidak boleh hanya dianggap sebagai fungsi teknis departemen TI atau sekadar pemenuhan aspek kepatuhan hukum saja.
Di era percepatan inovasi seperti sekarang, kepercayaan merupakan aset yang nilainya setara dengan inovasi produk itu sendiri. Tanpa adanya kepercayaan dari pengguna, sebuah inovasi teknologi yang canggih sekalipun tidak akan bisa bertahan lama di pasar.
Ia menambahkan, ketika penggunaan AI, sistem keamanan siber, dan perlindungan data pribadi berjalan selaras, perusahaan akan menjadi lebih resilien. Kondisi ini memungkinkan perusahaan membangun hubungan jangka panjang yang lebih solid dengan pelanggan maupun para investor.
Sebagai penutup, Erikman Pardamean kembali mengingatkan bahwa tantangan masa depan bukanlah soal seberapa cepat kita mengadopsi teknologi terbaru. Fokus utama ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa setiap inovasi yang lahir selalu beriringan dengan tingkat kepercayaan masyarakat.
Organisasi yang mampu menyelaraskan tiga pilar utama, yaitu AI, keamanan siber, dan perlindungan data, akan memiliki keunggulan kompetitif. Mereka diyakini akan lebih mudah memenangkan persaingan pasar di masa depan yang semakin kompetitif.
