Para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Manila, Filipina, guna menyelaraskan langkah dalam menghadapi dampak ekonomi dari perang yang terjadi di Iran. Konflik di wilayah Timur Tengah tersebut telah memicu kenaikan harga energi secara signifikan yang dirasakan langsung oleh seluruh negara di kawasan.
Dalam pembukaan KTT ASEAN pada Jumat (8/5/2026), Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyoroti bahwa perang antara Amerika Serikat-Israel di Iran telah meningkatkan beban biaya hidup masyarakat. Ia menegaskan perlunya langkah kolektif antarnegara anggota untuk menjamin kestabilan pasokan energi dan memperkuat konektivitas di tengah ancaman terhadap mata pencaharian warga.
Upaya Kolektif ASEAN dalam Krisis Energi
Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang menghambat distribusi minyak dan gas alam secara global. Melalui draf pernyataan bersama, ASEAN yang mewakili lebih dari 700 juta jiwa mendesak pembukaan kembali jalur pelayaran tersebut serta peningkatan koordinasi dalam manajemen krisis.
Filipina juga mengusulkan adanya perjanjian sukarela untuk saling berbagi energi guna mengatasi gangguan pasokan yang diakibatkan oleh eskalasi militer di Timur Tengah. Selain itu, terdapat dorongan untuk mempercepat integrasi jaringan listrik di kawasan Asia Tenggara agar dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2045 mendatang.
| Fokus Utama Koordinasi | Target dan Tujuan |
|---|---|
| Ketahanan Energi | Menjaga stabilitas pasokan dan berbagi energi antarnegara anggota. |
| Konektivitas Wilayah | Integrasi jaringan listrik kawasan ASEAN pada tahun 2045. |
| Diplomasi Jalur Laut | Mendorong pembukaan kembali Selat Hormuz untuk kelancaran logistik. |
| Keamanan Pangan | Kerja sama kolektif untuk meredam lonjakan biaya hidup masyarakat. |
Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa organisasi regional ini berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi guna menjaga keamanan pangan dan energi sebagai prioritas utama. Fokus kerja sama ini diharapkan mampu meminimalisir efek domino dari konflik internasional terhadap stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara.
