Pemerintah Iran tengah mengupayakan pencairan aset negara yang dibekukan di luar negeri dengan nilai mencapai 24 miliar dollar AS atau setara Rp 427 triliun. Upaya ini menjadi bagian strategis dalam rangkaian negosiasi untuk mengakhiri konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS).
Kabar mengenai langkah diplomasi ini pertama kali dilaporkan oleh media Iran, Tasnim, pada Selasa (26/5/2026). Momentum ini bertepatan dengan kunjungan delegasi tingkat tinggi Teheran ke Qatar guna membahas penyelesaian kerangka kerja perdamaian.
Target Pencairan Aset dalam Perjanjian Damai
Menurut sumber internal yang dekat dengan tim negosiasi, pembebasan aset tersebut merupakan poin krusial dalam nota kesepahaman 14 poin yang sedang disusun. Proses pencairan dana direncanakan berjalan beriringan dengan perkembangan jalannya perundingan.
Setidaknya separuh dari total dana yang dibekukan diharapkan bisa segera diakses begitu memorandum tersebut diumumkan secara resmi. Laporan ini menjadi sorotan karena hanya Tasnim yang sejauh ini mengungkap rincian nominal tersebut ke publik.
Berikut adalah rincian mengenai delegasi Iran yang berangkat ke Qatar untuk misi diplomasi tersebut:
- Mohammad Bagher Ghalibaf: Menjabat sebagai negosiator utama Iran dalam misi ke Qatar.
- Abbas Araghchi: Menteri Luar Negeri Iran yang turut mendampingi proses pembicaraan diplomatik.
- Abdolnaser Hemmati: Gubernur Bank Sentral Iran yang fokus pada mekanisme akses keuangan.
Kunjungan Ghalibaf ke Qatar secara khusus ditujukan untuk menyamakan persepsi mengenai teknis pelaksanaan tuntutan Iran. Salah satu agenda utamanya adalah mencari metode agar Teheran bisa mengakses 12 miliar dollar AS pada fase pertama.
Ketidakpastian Total Aset dan Riwayat Dana di Qatar
Hingga saat ini, belum ada angka resmi yang dirilis pemerintah mengenai total keseluruhan aset Iran yang tertahan di berbagai negara. Meski demikian, sejumlah media lokal di Iran memperkirakan angkanya sangat besar, yakni antara 100 hingga 123 miliar dollar AS.
Persoalan aset di Qatar sebelumnya pernah mencuat pada tahun 2023 terkait dana 6 miliar dollar AS yang dipindahkan dari Korea Selatan. Dana tersebut awalnya disiapkan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan antara Iran dan Amerika Serikat.
Namun, pencairan dana itu terhambat akibat memburuknya hubungan Washington dan Teheran pasca-insiden 7 Oktober 2023. Situasi geopolitik yang memanas akibat perang di Gaza membuat proses keuangan tersebut membeku hingga saat ini.
Klarifikasi Qatar Mengenai Isu Dana Penawaran
Munculnya laporan tentang aset ini sempat memicu spekulasi bahwa Qatar sengaja menawarkan dana besar untuk memuluskan kesepakatan damai. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Doha menawarkan 12 miliar dollar AS sebagai insentif bagi Iran agar bersedia berdamai dengan AS dan Israel.
Pemerintah Qatar dengan tegas membantah tudingan tersebut melalui pernyataan resmi juru bicara kementerian luar negerinya. Berikut adalah poin-poin klarifikasi yang disampaikan oleh pihak Qatar kepada media:
| Poin Klarifikasi | Penjelasan Resmi |
|---|---|
| Status Tuduhan | Klaim penawaran dana 12 miliar dollar AS dianggap tidak berdasar. |
| Motif Laporan | Disebarkan oleh pihak-pihak yang ingin menggagalkan kesepakatan damai. |
| Dampak Diplomasi | Narasi tersebut dinilai melemahkan upaya stabilitas di kawasan. |
| Reputasi Qatar | Doha tetap berkomitmen menjadi fasilitator perdamaian internasional yang terpercaya. |
Majed Al Ansari menekankan bahwa peran Qatar dalam diplomasi regional selama ini bersifat transparan dan terdokumentasi dengan baik. Ia menganggap isu tawaran uang tersebut sebagai upaya putus asa untuk merusak nama baik Qatar sebagai penengah.
Doha memastikan tetap berkoordinasi dengan mitra regional lainnya untuk meredakan ketegangan yang terjadi. Fokus utama mereka saat ini adalah mendorong stabilitas tanpa adanya campur tangan informasi yang menyesatkan publik.
