Kemenkes Respons Polemik Dokter Spesialis Laporkan Menkes soal Gelar Insinyur

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait kegaduhan penggunaan gelar Insinyur oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (BGS). Isu ini sempat memanas setelah sejumlah dokter spesialis mempermasalahkan gelar tersebut.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa posisi Kemenkes sejalan dengan pernyataan Institut Teknologi Bandung (ITB). Penjelasan ini berkaitan erat dengan konteks sejarah pemberian gelar bagi lulusan perguruan tinggi di masa lalu.

Klarifikasi Kemenkes Terkait Nama Resmi Menkes

Aji menegaskan bahwa sejak awal menjabat, Budi Gunadi Sadikin tidak pernah mencantumkan gelar Insinyur dalam dokumen resmi kementerian. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan beliau adalah lulusan sarjana MIPA dari ITB.

"Pak Menkes Budi memang tidak pernah menyantumkan gelarnya sejak awal, hal ini sesuai dengan ijazah beliau sebagai Sarjana MIPA," ungkap Aji dalam keterangannya pada Sabtu (16/5/2026).

Ia menambahkan bahwa jika gelar Insinyur muncul di depan nama Menkes dalam berbagai kesempatan, hal itu bukanlah permintaan resmi. Menurutnya, penggunaan gelar tersebut murni bentuk penghormatan dari pihak luar atau faktor ketidaksengajaan semata.

Pihak Kemenkes telah mengatur protokol penulisan nama menteri sebagai berikut:

• Seluruh dokumen administrasi negara wajib menggunakan nama Budi G. Sadikin.
• Nama resmi tersebut dilarang mencantumkan gelar akademik maupun gelar profesi apa pun.
• Ketentuan ini sudah diberlakukan secara ketat melalui edaran internal kementerian sejak tahun 2022.

Langkah ini diambil untuk memastikan standarisasi administrasi dan menghindari kerancuan di mata publik. Peraturan internal tersebut berlaku bagi seluruh unit kerja di bawah lingkungan Kementerian Kesehatan.

Latar Belakang Polemik dan Penjelasan ITB

Persoalan ini mencuat setelah lima dokter spesialis melaporkan BGS ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penggunaan gelar yang dianggap tidak sesuai. Laporan tersebut memicu diskusi luas mengenai keabsahan gelar akademik lulusan lama sebelum adanya regulasi baru.

Menanggapi hal itu, ITB menjelaskan bahwa penggunaan gelar Insinyur (Ir.) pada alumni lama merupakan praktik umum di masa lampau. Hal ini lazim terjadi sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1993.

Berikut adalah poin-poin penting dari penjelasan pihak kampus ITB:

• Ijazah lulusan ITB sebelum tahun 1993 belum mencantumkan gelar akademik secara eksplisit seperti sistem sekarang.
• Gelar "Ir." pada masa itu merupakan tradisi akademik dan dunia kerja, bukan dalam konteks profesi teknis modern.
• Aturan mengenai profesi keinsinyuran baru diatur secara ketat setelah lahirnya UU Keinsinyuran Tahun 2014.

Budi Gunadi Sadikin sendiri merupakan alumnus Jurusan Fisika ITB angkatan 1988 yang telah berkarier panjang di dunia profesional. Sebelum menjabat di kabinet Presiden Prabowo Subianto, ia telah memimpin Kemenkes sejak Desember 2020 di era Presiden Joko Widodo.

Data berikut merangkum perjalanan singkat dan latar belakang yang menjadi dasar perdebatan publik tersebut.

Ringkasan data di atas memperjelas bahwa posisi Kemenkes dan ITB sinkron dalam melihat status akademik Menteri Kesehatan. Polemik ini diharapkan dapat mereda setelah adanya klarifikasi komprehensif mengenai aturan administrasi dan tradisi akademik tersebut.