Pemerintah Israel secara resmi meluncurkan sistem elektronik baru bernama "Pendaftaran Tanah dan Penyelesaian Hak" di wilayah Tepi Barat yang diduduki pada Kamis (28/5/2026). Langkah ini memicu kekhawatiran besar di kalangan ahli yang memandangnya sebagai upaya nyata untuk mempercepat aneksasi administratif di wilayah Palestina.
Sistem digital ini difokuskan pada Area C, sebuah wilayah strategis yang mencakup sebagian besar Tepi Barat. Para pengamat menilai kebijakan ini mengubah pola pencaplokan lahan dari yang sebelumnya dilakukan secara bertahap dan tersembunyi menjadi lebih terbuka melalui instrumen hukum digital.
Transformasi Administrasi Lahan di Tepi Barat
Peluncuran platform elektronik ini merupakan tindak lanjut dari keputusan kabinet keamanan Israel pada Mei 2025 lalu. Keputusan tersebut menginstruksikan penyelesaian kepemilikan tanah secara menyeluruh di bawah kendali otoritas administrasi Israel.
Secara operasional, proyek besar ini sebenarnya sudah berjalan sejak 15 Februari 2026. Hal ini terjadi setelah wewenang pendaftaran tanah dialihkan sepenuhnya kepada Kementerian Kehakiman Israel serta otoritas Survei Israel.
Berikut adalah rincian mengenai proyek pendaftaran tanah elektronik tersebut:
- Alokasi Anggaran: Pemerintah Israel mengucurkan dana sebesar 244 juta shekel atau setara dengan USD79 juta untuk menjalankan sistem ini.
- Target Cakupan Lahan: Proyek ini menargetkan pendaftaran sekitar 58% lahan di Area C, yang berarti mencakup 35% dari total luas Tepi Barat.
- Wilayah yang Dikecualikan: Proses penyelesaian hak milik ini untuk sementara tidak mencakup wilayah Yerusalem Timur yang juga sedang diduduki.
- Tujuan Utama: Mengintegrasikan data kepemilikan tanah di wilayah Palestina ke dalam sistem administrasi hukum resmi milik Israel.
Informasi tersebut menunjukkan betapa masifnya upaya digitalisasi administrasi lahan yang dilakukan. Para pakar menyebut langkah ini sebagai proses "penyelesaian hak milik" yang secara sistematis menguntungkan posisi hukum Israel di masa depan.
Dampak Terhadap Kedaulatan Palestina
Pengalihan wewenang pendaftaran tanah ke instansi sipil Israel di dalam negeri dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap status wilayah pendudukan. Hal ini mempersempit ruang gerak warga Palestina untuk mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka secara mandiri.
Selain masalah administratif, situasi di lapangan juga semakin sulit bagi warga Palestina. Di Hebron misalnya, tentara Israel masih terus melakukan pembatasan pergerakan dengan memasang barikade di pintu masuk Kota Tua, bahkan saat momen hari besar keagamaan.
Ringkasan fakta mengenai proyek sistem elektronik pendaftaran tanah ini:
| Kategori Informasi | Detail Proyek |
|---|---|
| Nama Sistem | Pendaftaran Tanah dan Penyelesaian Hak |
| Dasar Hukum | Keputusan Kabinet Keamanan Israel (Mei 2025) |
| Anggaran | 244 Juta Shekel (USD79 Juta) |
| Lokasi Fokus | Area C, Tepi Barat |
| Lembaga Pelaksana | Kementerian Kehakiman dan Otoritas Survei Israel |
Tabel di atas merangkum aspek teknis dan finansial yang digunakan Israel untuk melegitimasi kontrol atas tanah Palestina. Melalui integrasi teknologi dan hukum, proses aneksasi kini memiliki wajah baru yang lebih terstruktur dan sulit untuk ditentang secara administratif oleh warga lokal.
Upaya ini diperkirakan akan terus menuai kecaman internasional. Namun, dengan dukungan dana besar dan infrastruktur digital yang kuat, Israel tampaknya tetap bertekad menyelesaikan pendaftaran tanah ini sesuai jadwal yang telah ditentukan.
