Pemerintah Iran secara resmi menepis kabar mengenai pemberlakuan tarif tol bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Jalur ini merupakan rute perairan yang sangat krusial bagi distribusi minyak dan gas global.
Pihak Teheran memberikan penjelasan bahwa biaya yang diminta bukan merupakan tarif lintasan atau tol. Pungutan tersebut sebenarnya ditujukan sebagai kompensasi atas layanan navigasi serta berbagai upaya perlindungan lingkungan di wilayah tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menjelaskan rincian biaya tersebut:
- Biaya operasional untuk penyediaan layanan navigasi kapal.
- Dana untuk langkah perlindungan ekosistem di Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Laut Oman.
- Biaya pemeliharaan mekanisme keselamatan jalur pelayaran.
Baqaei menegaskan bahwa biaya yang ditarik bersifat spesifik untuk layanan yang diberikan. Menurutnya, pemeliharaan wilayah perairan yang luas tersebut memerlukan dukungan finansial yang terukur.
Kolaborasi Antara Iran dan Oman
Saat ini, Iran bersama Oman tengah menyusun protokol khusus untuk menjamin keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Langkah ini diambil karena kedua negara tersebut berbatasan langsung dengan perairan strategis tersebut.
Baqaei mengklaim bahwa pengelolaan keamanan navigasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab Iran dan Oman. Ia menilai intervensi dari pihak luar justru berisiko membuat situasi di kawasan tersebut semakin rumit.
Rangkuman poin kerja sama Iran dan Oman di wilayah selat:
| Aspek Pengelolaan | Tujuan Utama |
|---|---|
| Protokol Keamanan | Menjamin kelancaran arus logistik global di selat. |
| Layanan Navigasi | Memberikan panduan teknis bagi kapal tanker dan kargo. |
| Perlindungan Lingkungan | Mencegah dan menangani dampak polusi di perairan. |
Data di atas menunjukkan fokus utama kerja sama kedua negara dalam menjaga stabilitas jalur perdagangan. Iran terus berupaya menjalin komunikasi agar sistem navigasi baru ini bisa segera diterapkan secara efektif.
Kontroversi Wilayah Kontrol dan Penolakan Negara Teluk
Terlepas dari alasan teknis tersebut, langkah Iran memicu polemik baru setelah munculnya peta kontrol regulasi. Peta tersebut menunjukkan klaim Iran atas sebagian wilayah yang sebenarnya masuk ke perairan Uni Emirat Arab dan Oman.
Melalui Otoritas Selat Teluk Persia, Iran mewajibkan setiap kapal yang melintas untuk mendapatkan izin terlebih dahulu. Zona pengelolaan ini membentang luas mulai dari Kuh-e Mobarak hingga wilayah selatan Fujairah di Uni Emirat Arab.
Kebijakan tersebut langsung mendapatkan penolakan keras dari lima negara tetangga di kawasan Teluk. Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyatakan keberatan mereka secara kolektif.
Negara-negara tersebut telah mengirimkan surat peringatan kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO). Mereka mengimbau perusahaan pelayaran dunia agar tidak tunduk pada aturan sepihak yang ditetapkan oleh Teheran.
