Pemerintah Iran melalui media resminya mengabarkan adanya draf nota kesepahaman (MoU) dengan Amerika Serikat yang mengatur pencairan dana aset beku.
Nilai aset tersebut mencapai 12 miliar dollar AS atau setara Rp 214 triliun yang selama ini ditahan oleh pihak Washington.
Namun, pihak Gedung Putih segera membantah keras kabar tersebut dan menyebut laporan televisi pemerintah Iran sebagai informasi rekayasa.
Ketegangan ini mencuat hanya satu hari setelah Presiden Donald Trump membagikan rincian kesepakatan versi AS untuk menghentikan konflik bersenjata.
Di sisi lain, poin-poin penting yang diajukan oleh Trump juga mendapat penolakan tegas dari sumber internal pemerintahan Iran.
Klaim Pencairan Dana dan Kontrol Selat Hormuz
Berdasarkan laporan televisi Iran pada Sabtu (30/5/2026), Amerika Serikat disebut berjanji membuka akses penuh terhadap aset miliaran dollar tersebut dalam waktu 60 hari.
Melalui akses ini, Teheran mengeklaim bisa memindahkan dan membelanjakan dana tersebut di bank tujuan mana pun tanpa hambatan.
Pernyataan ini bertolak belakang dengan penegasan Trump yang menyatakan bahwa tidak akan ada transaksi uang hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Kabar mengenai keterlibatan sektor keuangan ini diperkuat oleh laporan kunjungan Kepala Bank Sentral Iran ke Qatar awal pekan lalu.
Kunjungan tersebut bertujuan membahas teknis pencairan dana beku yang menjadi bagian dari draf perjanjian akhir kedua negara.
Beberapa poin krusial yang menjadi perbedaan pendapat antara Iran dan Amerika Serikat adalah:
- Akses Aset: Iran mengklaim dana cair dalam dua bulan, sementara AS menegaskan belum ada kesepakatan pembayaran.
- Selat Hormuz: Teheran bersikeras mempertahankan kendali atas jalur laut tersebut, namun Trump menuntut pembukaan jalur tanpa syarat.
- Status Blokade: Iran berniat tetap mengelola lalu lintas energi, sedangkan AS menolak keras dominasi Iran di jalur vital itu.
Perbedaan visi ini menunjukkan bahwa proses negosiasi masih menemui jalan terjal meski draf kesepakatan sudah mulai dibahas di meja diplomasi.
Ancaman Militer Amerika Serikat Tetap Berlaku
Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, memberikan peringatan keras bahwa opsi militer tetap terbuka lebar jika negosiasi gagal membuahkan hasil.
Ia menegaskan di Singapura bahwa militer AS memiliki kapasitas penuh untuk meluncurkan kembali serangan terhadap Iran kapan saja dibutuhkan.
Hegseth menjamin bahwa stok persenjataan dan kesiapan pasukan AS di seluruh dunia berada dalam posisi yang sangat menguntungkan.
Berikut adalah ringkasan situasi terkini terkait kesiapan dan target Amerika Serikat di wilayah tersebut:
| Aspek Keamanan | Posisi Amerika Serikat |
|---|---|
| Kesiapan Militer | Memiliki persediaan senjata yang cukup di berbagai pangkalan global. |
| Target Utama | Memastikan Iran tidak memiliki kemampuan mengembangkan senjata nuklir. |
| Strategi Diplomasi | Presiden Trump mengedepankan kesabaran untuk mencapai kesepakatan besar. |
| Opsi Serangan | Siap memulai kembali operasi militer jika MoU tidak tercapai. |
Data di atas menunjukkan bahwa meski upaya diplomasi sedang berjalan, tekanan militer tetap menjadi instrumen utama AS dalam menghadapi Teheran.
Hingga saat ini, kedua negara masih terjebak dalam perang klaim mengenai isi nota kesepahaman yang sebenarnya di balik pintu tertutup.
