Lembaga peradilan Iran secara resmi membekukan badan kepresidenan yang baru saja menginstruksikan pemulihan akses internet di negara tersebut. Langkah ini memicu ketegangan politik baru setelah Iran mengalami pemutusan koneksi internet hampir total selama berbulan-bulan akibat konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
Situs berita resmi lembaga peradilan, Mizan Online, melaporkan bahwa pembekuan ini dilakukan menyusul adanya pengaduan hukum. Meski demikian, hingga saat ini pihak berwenang belum mengungkap siapa sosok atau institusi yang mengajukan keberatan tersebut.
Pembatalan Instruksi Presiden Pezeshkian
Keputusan peradilan ini secara spesifik menyasar Markas Besar Khusus untuk Pengorganisasian dan Pengelolaan Ruang Siber Negara. Badan ini dibentuk oleh Presiden Masoud Pezeshkian pada 12 Mei lalu untuk mengelola infrastruktur digital Iran.
Juru bicara pemerintah, Fatemeh Mohajerani, sempat menyatakan bahwa badan tersebut telah sepakat untuk menormalkan kembali akses internet pada Senin (25/5/2026). Presiden Pezeshkian bahkan dikabarkan telah menerbitkan dekrit khusus untuk mempercepat proses pemulihan tersebut.
Namun, langkah progresif pemerintah ini terbentur aturan birokrasi keamanan yang sangat ketat di Iran. Berikut adalah beberapa poin krusial mengenai kebijakan internet dan otoritas yang berlaku di sana:
Daftar fakta mengenai kontrol internet di Iran:
- Otoritas Tertinggi: Dewan Keamanan Nasional Tertinggi memiliki wewenang penuh atas keputusan pembukaan atau penutupan akses internet nasional.
- Riwayat Pemblokiran: Pembatasan ketat dimulai sejak protes besar pada Januari, sebelum akhirnya ditutup total saat perang pecah pada akhir Februari.
- Akses Terbatas: Selama masa pemadaman, masyarakat Iran hanya bisa mengakses situs web dan platform buatan domestik.
- Internet Berjenjang: Muncul sistem "Pro Internet" yang memberikan akses lebih luas hanya kepada kalangan profesional tertentu dengan biaya tambahan.
Menurut pemantau internet global NetBlocks, pemadaman yang terjadi di Iran sejak pecahnya perang merupakan durasi pemblokiran internet nasional terlama yang pernah tercatat dalam sejarah dunia.
Skeptisisme Warga dan Perebutan Kekuasaan
Meskipun ada pengumuman mengenai pemulihan akses, banyak warga di Teheran merasa ragu akan adanya perubahan nyata. Sebagian penduduk melaporkan bahwa koneksi tetap lambat dan banyak situs internasional masih tidak bisa diakses secara bebas.
Seorang warga Teheran menyatakan kepada media bahwa kondisi kehidupan digital di Iran mungkin tidak akan pernah kembali normal seperti sebelum masa perang. Ketidakpastian ini diperparah dengan perbedaan pandangan di lingkaran elit politik Teheran.
Perbandingan otoritas dan kebijakan di Iran:
| Pihak Terkait | Peran dan Pandangan |
|---|---|
| Presiden Masoud Pezeshkian | Mendorong pemulihan internet demi normalisasi setelah konflik. |
| Lembaga Peradilan | Membekukan kebijakan presiden berdasarkan pengaduan hukum tertentu. |
| Dewan Keamanan Nasional | Pemegang keputusan akhir yang mencakup unsur militer konservatif (IRGC). |
| Kelompok Garis Keras | Menentang pembukaan akses internet dengan alasan keamanan nasional. |
Tabel di atas menunjukkan kompleksitas pengambilan keputusan di Iran, di mana kebijakan presiden sering kali berbenturan dengan lembaga konservatif. Para analis menilai situasi ini sebagai simbol perebutan kekuasaan antara moderat dan garis keras.
Mehdi Yahyanejad dari NetFreedom Pioneers berpendapat bahwa Presiden Pezeshkian sebenarnya tidak memegang kendali penuh atas isu ini. Presiden dinilai hanya berusaha membangun narasi bahwa akses internet akan membaik seiring dengan tercapainya kesepakatan damai dengan Amerika Serikat.
Hingga saat ini, masa depan kebebasan digital di Iran masih belum menemui titik terang. Pertentangan antara instruksi kepresidenan dan keputusan lembaga peradilan menciptakan ketidakpastian bagi jutaan pengguna internet di negara tersebut.
