Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) secara resmi memberikan peringatan tegas kepada pemerintah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi profesi ini menyoroti adanya risiko distribusi susu formula yang berpotensi menghambat capaian pemberian ASI eksklusif di tanah air.
Pernyataan sikap ini disampaikan secara tertulis melalui siaran pers yang dirilis pada Kamis, 21 Mei 2026. IDAI menilai bahwa tanpa pengawasan yang ketat, program ini justru bisa berdampak negatif bagi kesehatan jangka panjang anak-anak Indonesia.
Risiko Distribusi Susu Formula Massal
IDAI sebenarnya memberikan apresiasi tinggi terhadap niat mulia pemerintah dalam meningkatkan standar gizi anak melalui program MBG. Namun, perhatian khusus tertuju pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam aturan teknis tersebut, ditemukan poin yang memfasilitasi pembagian susu formula lanjutan untuk bayi usia 6–12 bulan serta susu pertumbuhan untuk anak usia 12–36 bulan. Masalah utamanya adalah distribusi ini direncanakan secara masif tanpa melalui proses penapisan atau skrining indikasi medis terlebih dahulu.
Distribusi yang dilakukan secara luas tanpa pengawasan tenaga kesehatan dikhawatirkan akan merusak tatanan perlindungan laktasi yang selama ini dibangun. Langkah ini dianggap bisa memicu ketergantungan masyarakat terhadap produk olahan dibandingkan memberikan nutrisi alami.
Keunggulan ASI yang Tidak Tergantikan
Ketua Satgas ASI IDAI, DR. Dr. Naomi Esthernita F. Dewanto, Sp.A Subsp Neo(K), mengingatkan bahwa kandungan dalam ASI bersifat unik dan hidup. Menurutnya, teknologi secanggih apa pun saat ini belum mampu mereplikasi seluruh elemen yang ada di dalam air susu ibu.
Berikut adalah beberapa komponen penting yang terkandung di dalam ASI menurut penjelasan IDAI:
- Ratusan komponen bioaktif yang berfungsi aktif dalam melindungi tubuh bayi dan anak.
- Zat kekebalan tubuh alami yang ditransfer langsung dari ibu kepada anaknya.
- Kandungan bakteri baik yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan atau usus.
- Sinyal pertumbuhan yang berperan krusial dalam perkembangan fungsi otak anak secara optimal.
Naomi menekankan bahwa ASI bukan hanya sekadar sumber makanan bagi bayi, melainkan sebuah sistem perlindungan kesehatan yang kompleks. Ia menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada satu pun produk buatan manusia yang sanggup menandingi kerumitan nutrisi alami tersebut.
“ASI adalah yang terbaik yang bisa dibuat manusia saat ini. Tidak ada satupun dari komponen ASI di atas yang bisa digantikan,” ungkap Naomi dalam keterangan resminya. Ia berpesan agar kebijakan pemerintah jangan sampai membuat anak-anak kehilangan asupan paling penting dalam hidup mereka.
Dampak Jangka Panjang bagi Kesehatan Anak
Penyaluran produk pengganti ASI berskala nasional yang dilegalkan oleh lembaga negara dikhawatirkan akan memicu efek domino. IDAI memprediksi akan terjadi peningkatan promosi silang (cross-promotion) dari produsen susu buatan yang menyasar para orang tua.
Dampak sistemik lainnya adalah merosotnya angka keberhasilan laktasi serta kegagalan dalam mencapai target nasional pemberian ASI eksklusif. Hal ini tentu sangat kontradiktif dengan tujuan awal peningkatan kualitas sumber daya manusia.
IDAI mengidentifikasi beberapa konsekuensi negatif yang mungkin muncul akibat kebijakan tersebut:
- Terciptanya ketergantungan anak terhadap makanan olahan berlebih atau Ultra-Processed Food (UPF).
- Meningkatnya risiko morbiditas atau angka kesakitan pada bayi akibat infeksi yang seharusnya bisa dicegah oleh ASI.
- Melemahnya sistem perlindungan laktasi di tingkat akar rumput akibat normalisasi susu formula.
Potensi peningkatan angka kesakitan ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan daya tahan tubuh generasi mendatang. Ketergantungan pada makanan pabrikan juga dianggap tidak sehat untuk pola makan anak dalam jangka panjang.
Desakan Perbaikan Regulasi
Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, DR. Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A Subsp Kardio(K), kembali menegaskan dukungan organisasinya terhadap visi pemerintah. IDAI tetap searah dengan target negara untuk memberantas stunting dan memperbaiki status gizi nasional.
Meski mendukung, Piprim mendesak agar regulasi teknis di lapangan tetap berpijak pada koridor hukum kesehatan yang sudah berlaku. Ia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) lebih cermat dalam menyusun tata cara distribusi bantuan gizi tersebut.
“Kami berharap BGN dan lembaga terkait yang mengatur distribusi MBG dapat mengikuti aturan kesehatan yang sudah ada,” tutur Piprim. Ia meyakini bahwa kepatuhan terhadap aturan yang sudah ada sudah cukup untuk melindungi masa depan anak-anak Indonesia dari risiko kesehatan yang tidak perlu.
