Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, secara resmi menyatakan penolakan terhadap laporan terbaru yang diajukan kepada Dewan Keamanan PBB oleh Dewan Perdamaian. Laporan tersebut berisi evaluasi mengenai pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Hamas menuding bahwa dokumen yang diserahkan tersebut mengandung distorsi fakta dan cenderung mengikuti kemauan Israel. Mereka menilai isi laporan justru memihak pada kepentingan pendudukan.
Tudingan Pemutarbalikan Fakta
Hamas berpendapat bahwa laporan tersebut mencoba membebaskan Israel dari tanggung jawab atas berbagai pelanggaran gencatan senjata yang terjadi setiap hari. Di sisi lain, laporan itu justru menyalahkan Hamas atas lambatnya proses rekonstruksi di wilayah Gaza.
Padahal, menurut Hamas, pihak Israel lah yang terus memberlakukan pembatasan ketat di pintu perbatasan. Hal ini menyebabkan material bangunan dan peralatan perbaikan infrastruktur sulit masuk ke Gaza.
Hamas menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak menjadi penghalang bagi upaya pembangunan kembali wilayah yang hancur tersebut. Tuduhan terhadap mereka dianggap tidak berdasar karena mengabaikan kegagalan Israel dalam memenuhi kewajiban pada fase pertama perjanjian.
Persoalan Administrasi dan Persenjataan
Laporan Dewan Perdamaian tersebut juga menyoroti keengganan Hamas untuk menyerahkan kendali atas Gaza serta melakukan perlucutan senjata. Poin ini disebut-sebut sebagai hambatan utama dalam implementasi perdamaian jangka panjang.
Menanggapi hal itu, Hamas menyatakan telah berulang kali menawarkan solusi terkait pengelolaan wilayah. Mereka bersedia mengalihkan administrasi Gaza kepada sebuah komite nasional yang disepakati bersama.
Berikut adalah poin-poin utama penolakan yang disampaikan oleh pihak Hamas:
- Menolak tudingan sebagai penghambat proses rekonstruksi infrastruktur di Gaza.
- Menuntut pembentukan segera badan nasional tunggal untuk mengelola wilayah selama masa transisi.
- Menilai fokus laporan pada isu perlucutan senjata sebagai upaya untuk melemahkan proses gencatan senjata yang sedang berjalan.
- Mengkritik pengabaian laporan terhadap blokade Israel yang menghambat masuknya bantuan kemanusiaan.
Hamas mendesak agar badan pengelola wilayah segera diberdayakan untuk memimpin transisi administrasi. Mereka berharap proses ini dapat berjalan tanpa intervensi yang merugikan kedaulatan pihak Palestina.
Selain menolak isi laporan, Hamas juga mengkritik penekanan pada isu senjata yang dianggap tidak relevan dengan situasi darurat saat ini. Bagi mereka, fokus utama seharusnya adalah penghentian pelanggaran oleh militer Israel.
Hingga saat ini, situasi di perbatasan masih dipenuhi ketidakpastian akibat saling lempar tuduhan antar pihak. Proses rekonstruksi pun masih berjalan sangat lambat akibat keterbatasan akses material yang diizinkan masuk.
