Hamas secara tegas membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa mereka enggan menyerahkan kekuasaan di Jalur Gaza. Kelompok ini menilai klaim tersebut sebagai kebohongan yang sengaja disebarkan untuk melindungi kepentingan agresi Israel.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa pihaknya sudah siap sepenuhnya untuk menyerahkan seluruh tanggung jawab pemerintahan kepada otoritas terkait. Hal ini mencakup pengalihan urusan keamanan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang berpusat di Kairo.
Hambatan Proses Transisi di Gaza
Menurut Qassem, kesepakatan mengenai pembentukan komite tersebut sebenarnya sudah disetujui oleh berbagai pihak yang terlibat. Namun, ia menekankan bahwa proses pelaksanaannya terus terganjal oleh hambatan dari pihak eksternal.
Hamas menuding Israel dan Nikolay Mladenov, selaku direktur eksekutif Dewan Perdamaian, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kemacetan ini. Mereka dinilai mencoba membelokkan visi perdamaian yang sebelumnya diusulkan oleh Presiden AS, Donald Trump.
Pihak Hamas juga mengkritik kegagalan Dewan Perdamaian dalam menekan Israel agar memberikan izin akses bagi komite administrasi. Padahal, komite tersebut sangat memerlukan akses masuk ke Gaza serta ketersediaan sumber daya untuk mulai beroperasi.
Struktur Pemerintahan Transisi
Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya telah menetapkan kerangka kerja transisi untuk wilayah Gaza sebagai berikut:
- Pembentukan Dewan Perdamaian sebagai badan pengawas utama.
- Pengoperasian Komite Nasional untuk Administrasi Gaza dalam urusan harian.
- Pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut.
Struktur di atas dirancang untuk memastikan kestabilan selama masa peralihan kekuasaan berlangsung. Namun, implementasinya di lapangan menghadapi tantangan berat akibat ketegangan yang terus berlanjut.
Pelanggaran Kesepakatan dan Kondisi Lapangan
Pernyataan dari pihak Hamas ini muncul di tengah kebuntuan negosiasi untuk melanjutkan ke tahap kedua perjanjian perdamaian. Kesepakatan yang seharusnya berjalan sejak 10 Oktober tersebut kini berada dalam posisi yang sangat sulit.
Hamas juga melontarkan tuduhan serius terhadap Israel mengenai peningkatan pelanggaran di lapangan. Mereka mengeklaim bahwa pihak Israel telah berulang kali melanggar poin-poin kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.
Kondisi di Jalur Gaza sendiri tetap memprihatinkan, dengan banyaknya warga Palestina yang terpaksa bertahan hidup di tenda pengungsian. Ketidakpastian politik ini semakin memperburuk krisis kemanusiaan yang sedang dialami oleh penduduk setempat.
