Pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menangguhkan sementara kesepakatan penjualan senjata senilai 14 miliar dollar AS atau sekitar Rp 247 triliun kepada Taiwan. Keputusan ini diambil demi mengamankan persediaan amunisi AS di tengah meningkatnya ketegangan konflik dengan Iran.
Pelaksana Tugas Menteri Angkatan Laut AS, Hung Cao, menyampaikan hal ini dalam sidang bersama para anggota parlemen di Senat pada Kamis (21/5/2026). Langkah ini menjadi sorotan karena dilakukan hanya berselang seminggu setelah isu persenjataan Taiwan dibahas oleh Presiden Donald Trump dan pemimpin China Xi Jinping di Beijing.
Fokus pada Operasi Militer Epic Fury
Hung Cao menjelaskan bahwa penundaan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan stok amunisi AS yang diperlukan dalam operasi militer bertajuk Epic Fury. Ia memastikan bahwa saat ini pasokan senjata mereka masih dalam jumlah yang mencukupi untuk kebutuhan operasi tersebut.
Meski demikian, pihak militer ingin berhati-hati sebelum melepas stok senjata dalam jumlah besar ke luar negeri. Cao menambahkan bahwa aktivitas penjualan militer ke negara lain akan tetap dilanjutkan kembali jika pemerintah sudah menganggap situasinya tepat.
Keputusan akhir mengenai kelanjutan pengiriman senjata ini nantinya berada di tangan dua pejabat tinggi AS. Mereka adalah Menteri Pertahanan Pete Hegseth serta Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang akan meninjau kembali urgensi penjualan tersebut.
Proses Persetujuan dan Sikap Donald Trump
Paket senjata untuk Taiwan sebenarnya sudah mendapatkan lampu hijau dari Kongres AS sejak Januari lalu. Namun, agar kesepakatan raksasa ini bisa dieksekusi, diperlukan tanda tangan persetujuan dari Presiden Donald Trump.
Jika paket ini nantinya resmi berjalan, nilainya akan mencetak rekor baru dalam sejarah kerja sama kedua pihak. Angka 14 miliar dollar AS ini melampaui paket senjata sebelumnya senilai 11 miliar dollar AS yang disetujui Trump pada Desember silam.
Dalam sebuah wawancara dengan Fox News pekan lalu, Donald Trump belum memberikan kepastian apakah ia akan merestui paket tersebut. Ia menyebut masih ada kemungkinan untuk menyetujui atau justru menolaknya setelah berkomunikasi langsung dengan Xi Jinping.
Dinamika Hubungan AS, Taiwan, dan China
Isu penjualan senjata ini selalu menjadi topik sensitif karena China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan wilayahnya. Beijing secara konsisten melayangkan protes atas dukungan militer yang diberikan Washington kepada Taipei selama ini.
Beberapa poin penting terkait dasar hukum dan posisi diplomatik Amerika Serikat terhadap Taiwan meliputi:
- Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979: Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, AS terikat hukum untuk membantu Taiwan dalam mempertahankan diri dari potensi ancaman.
- Komitmen Pertahanan: Washington berperan sebagai penyedia utama peralatan militer agar pulau demokrasi tersebut memiliki kapabilitas pertahanan yang mandiri.
- Diplomasi Non-Formal: AS menjaga keseimbangan hubungan dengan China sambil tetap memberikan dukungan tidak resmi yang kuat kepada pemerintah Taiwan.
Penjelasan di atas menggambarkan posisi unik Amerika Serikat yang berada di antara tekanan diplomatik China dan kewajiban hukum untuk menjaga keamanan Taiwan.
Di sisi lain, Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyerah. Pemerintah Taiwan menyatakan bakal terus mengupayakan agar pembelian senjata tersebut tetap bisa terealisasi demi keamanan nasional mereka.
Kabar terbaru menyebutkan bahwa Donald Trump berencana untuk melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Taiwan, Lai Ching-te. Komunikasi ini diprediksi akan menjadi babak baru dalam menentukan arah dukungan militer AS di tengah tekanan dari pihak China.
