Rencana pemerintah untuk menambah lapisan atau golongan baru dalam struktur Cukai Hasil Tembakau (CHT) mendapatkan sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebijakan yang dimaksudkan untuk merangkul rokok ilegal masuk ke sistem resmi ini dikhawatirkan justru akan menimbulkan berbagai masalah baru.
Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR RI, memberikan peringatan keras agar pemerintah lebih waspada dalam mengkaji wacana tersebut. Ia menilai kebijakan ini bisa memicu risiko moral hazard serta mengganggu iklim kepastian usaha di tanah air.
Menurut Nurhadi, pemerintah perlu memastikan bahwa langkah ini tidak dianggap sebagai upaya untuk melegalkan praktik rokok ilegal. "Pemerintah harus sangat hati-hati agar kebijakan tersebut tidak dimaknai sebagai bentuk legalisasi terhadap produk yang selama ini melanggar aturan," tegasnya pada Senin (8/6/2026).
Dampak Terhadap Kepastian Usaha dan Moral Hazard
Penerapan aturan baru ini dianggap berisiko menciptakan distorsi pasar yang merugikan pelaku industri yang selama ini taat hukum. Jika regulasi diubah demi mengakomodasi pelanggar, stabilitas ekonomi di sektor tembakau dikhawatirkan akan terganggu secara signifikan.
Nurhadi menekankan bahwa sistem pengawasan dan perpajakan negara harus ditegakkan dengan sangat ketat. Tanpa komitmen yang kuat, pelaku usaha ilegal mungkin merasa bahwa pelanggaran yang mereka lakukan bisa diputihkan begitu saja melalui perubahan regulasi.
DPR menyoroti beberapa poin krusial terkait dampak penambahan golongan cukai ini:
- Risiko Moral Hazard: Munculnya persepsi bahwa pelaku industri ilegal hanya perlu menunggu kebijakan baru agar bisa beroperasi secara resmi tanpa konsekuensi hukum yang berat.
- Ketidakadilan Pasar: Memberikan celah bagi produk yang sebelumnya ilegal dapat merusak persaingan usaha yang sehat dengan pabrikan yang selama ini patuh pada aturan cukai.
- Sinyal Kontradiktif: Kebijakan ini dinilai bertolak belakang dengan upaya pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kepastian hukum jangka panjang.
- Distorsi Industri: Struktur cukai yang semakin kompleks dengan penambahan layer berpotensi mempersulit pengawasan di lapangan.
Poin-poin di atas menunjukkan perlunya evaluasi mendalam sebelum kebijakan ini benar-benar diimplementasikan. Tanpa kajian yang matang, penambahan layer cukai justru bisa menjadi bumerang yang merugikan penerimaan negara dari sektor tembakau.
Urgensi Penegakan Hukum
Alih-alih sekadar mengubah struktur cukai, Nurhadi menyarankan agar fokus utama tetap pada penegakan hukum yang konsisten. Ia mengingatkan bahwa keberadaan rokok ilegal selama ini telah menggerus pendapatan negara dalam jumlah yang besar.
Pemerintah diharapkan tidak memberikan ruang pembiaran terhadap pelanggaran yang sudah terjadi di masa lalu. "Jangan sampai muncul anggapan bahwa pelaku industri ilegal cukup menunggu regulasi baru untuk masuk ke pasar resmi secara otomatis," tutupnya.
Berikut adalah ringkasan mengenai perbandingan kondisi yang dikhawatirkan jika penambahan layer cukai dilakukan tanpa pengawasan ketat.
| Aspek Kebijakan | Kondisi Saat Ini | Potensi Dampak Perubahan |
|---|---|---|
| Struktur Golongan | Sudah memiliki pembagian kelas cukai yang tetap. | Risiko semakin kompleks dan sulit diawasi. |
| Kepatuhan Pelaku Usaha | Industri resmi membayar cukai sesuai ketentuan. | Potensi kecemburuan sosial dari pelaku usaha legal. |
| Pemberantasan Rokok Ilegal | Fokus pada penindakan dan penyitaan produk. | Risiko dianggap sebagai upaya legalisasi terselubung. |
| Kepastian Hukum | Regulasi mengikat semua pelaku industri. | Dikhawatirkan menciptakan celah bagi pelanggar aturan. |
Tabel di atas memperlihatkan perbedaan mendasar antara kondisi industri saat ini dengan risiko yang mungkin muncul di masa depan. Diperlukan keseimbangan antara upaya menarik pajak dan ketegasan dalam memberantas peredaran barang ilegal di masyarakat.
