Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB University, Deni Lubis, memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai proses distribusi bantuan tersebut saat ini masih belum efisien serta belum sepenuhnya menyasar kelompok yang tepat.
Dari sudut pandang ekonomi syariah, Deni menjelaskan bahwa program MBG sebenarnya membawa nilai filosofis yang sangat mendalam. Prinsip pemberian makanan kepada warga yang membutuhkan ini sejalan dengan konsep zakat fitrah dalam rukun Islam.
Filosofi bantuan sosial dan tepat sasaran:
- Kemiskinan merupakan fenomena yang akan selalu ada di setiap negara akibat faktor ekonomi seperti PHK.
- Kehilangan pencari nafkah utama menjadi salah satu penyebab masyarakat memerlukan bantuan pangan secara berkelanjutan.
- Target penerima manfaat harus dikunci secara ketat agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia pada kelompok mampu.
- Efisiensi distribusi menjadi kunci utama agar program ini benar-benar memberikan dampak ekonomi yang positif.
Melalui siaran pers yang dirilis pada Selasa (5/5/2026), Deni menegaskan bahwa setiap bantuan sosial wajib disalurkan secara terarah. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya pemborosan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat rentan.
Masalah Food Waste dan Distribusi
Dalam pengamatannya di lapangan, Deni menemukan fakta bahwa ada sejumlah siswa yang ternyata tidak memakan jatah MBG mereka. Kondisi ini terjadi karena sebagian siswa masih membawa bekal sendiri atau sudah berlangganan katering dari luar.
Fenomena tersebut sangat disayangkan karena memicu terjadinya food waste atau sampah makanan dalam jumlah yang cukup besar. Risiko makanan terbuang ini merupakan dampak nyata dari distribusi bantuan yang tidak mempertimbangkan kondisi riil di sekolah.
Beberapa faktor penyebab ketidakefektifan program di lapangan:
- Kebiasaan siswa membawa bekal dari rumah yang belum terakomodasi dalam pendataan program.
- Kurangnya koordinasi mengenai kebutuhan riil jumlah porsi makanan di setiap institusi pendidikan.
- Adanya tumpang tindih antara layanan katering mandiri dengan bantuan makanan dari pemerintah.
Penjelasan di atas menggambarkan bahwa tanpa evaluasi mendalam, program yang bertujuan mulia ini justru berpotensi menjadi beban lingkungan. Diperlukan sistem integrasi data yang lebih mutakhir agar setiap porsi makanan yang dimasak benar-benar dikonsumsi oleh mereka yang membutuhkan.
Solusi Berbasis Integrasi Data
Sebagai langkah perbaikan, pakar dari IPB ini mengusulkan agar distribusi MBG mengacu pada sistem data yang sudah ada. Penggunaan basis data Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dinilai bisa menjadi solusi jitu.
Dengan memanfaatkan data KIP dan KIS, pemerintah dapat memetakan profil ekonomi keluarga siswa secara lebih akurat dan objektif. Skema ini memastikan bahwa subsidi makanan hanya diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah.
Potensi manfaat penggunaan data KIP dan KIS:
| Aspek Perbaikan | Dampak Positif yang Diharapkan |
|---|---|
| Akurasi Target | Bantuan hanya diterima oleh siswa yang benar-benar membutuhkan dukungan gizi tambahan. |
| Reduksi Pemborosan | Menghilangkan risiko makanan terbuang karena salah sasaran kepada siswa mampu. |
| Optimalisasi Anggaran | Dana bantuan dapat dialokasikan lebih besar untuk peningkatan kualitas gizi makanan. |
Penerapan sistem berbasis data ini diharapkan mampu menutup celah inefisiensi yang saat ini masih terjadi di berbagai daerah. Jika distribusi berjalan tepat sasaran, program MBG tidak hanya memperbaiki gizi anak bangsa, tetapi juga menjaga stabilitas fiskal negara.
